Backup Kepolisian Amankan Pemilu 2019, Kodim 0303 Bengkalis Kerahkan Ratusan Personel

Dahari 29 Jan 2019, 15:32
Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf. Timmy Prasetya/hari
Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf. Timmy Prasetya/hari

RIAU24.COM -  BENGKALIS- Komando Distrik Militer (Kodim) 0303/Bengkalis siapkan ratusan personel untuk menjamin keamanan pelaksanan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 mendatang agar dapat berlangsung aman dan damai.

Meskipun ada keterbatasan personel akan tetapi Kodim Bengkalis sudah memetakan daerah yang dianggap paling rawan, atau wilayah berpotensi terjadinya konflik. Serta, melakukan sosialisasi agar rakyat tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis Letkol Inf. Timmy Prasetya kepada sejumlah wartawan, Selasa 29 Januari 2019.

"Pada intinya dalam Pileg maupun Pilpres 2019, kami menyiapkan satuan untuk membackup rekan-rekan dari kepolisian untuk mempertebal dan rasa aman kepada masyarakat ketika menyalurkan hak pilihnya ke tempat pemungutan suara,"ujar Dandim 0303/Bengkalis.

Menurut Letkol Inf. Timmy, pengamanan melibatkan personel Babinsa yang ada di lapangan sekitar 238 orang yang ada di tiga kabupaten yakni Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Siak.

"Kami juga berharap rakyat cerdas dalam berpolitik dan tugas pokok kami adalah menjamin Pileg dan Pilpres nanti berlangsung aman dan damai,"ujarnya.

Disisilain, disinggung tentang netralitas, disampaikan Dandim, 'harga mati' TNI di jajaran Kodim 0303/Bengkalis tetap netral, jika terbukti anggota sesuai dengan aturan yang sudah jelas.

"Bagi anggota saya, bahwa netralitas adalah harga mati, kami tidak memihak, tidak ada lagi yang terlibat politik praktis," tegas Dandim.

Dalam kesempatan itu, Dandim 0303/Bengkalis juga berharap kepada awak media, berperan aktif memerangi berita hoax atau berita bohong, karena hoax juga akan mempengaruhi eskalasi keamanan Pemilu serentak.

"Jangan asal tulis dan harus dikonfirmasi terlebih dahulu agar tidak beredar berita yang menggiring opini negatif dan merugikan masyarakat," pungkasnya.(***)

 

R24/phi