RIAU24.COM -  Menjadi orang nomor satu di sebuah daerah, ternyata tidak menjamin kalau keluarganya bisa terbebas dari aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pejabat atau pegawai di pemerintahan.

Itulah yang dialami Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Anaknya menjadi korban pungli yang dilakukan oknum kepala desa dan camat, saat mengurus KTP. Entah apa yang ada dalam benak kedua oknum tersebut, anak sang gubernur dimintai uang sebesar Rp200 ribu untuk mengurus kartu identitas tersebut.

Tentu saja hal itu membuat Edy jadi kesal. Tidak saja karena anaknya dirugikan, namun jauh lebih dari itu, hal itu menunjukkan belum bersihnya mental dalam jajaran birokrasi yang dipimpinnya.

Kekesalannya itu dilontarkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Deliserdang, Selasa (29/1/2019) kemarin.

"Anakku mau ngurus KTP nyogok. Kades paok (bodoh) itu memang. Enggak ditanyanya dulu anak siapa kau. Anakku nyogok Rp50.000 untuk dapatkan pengantar. Trus baru Rp150.000 untuk ke Kecamatan. Camat goblok," lontarnya, seperti dilansir kompas, 1 Februari 2019.

Namun, saat itu Edy tak menyebut secara detail siapa dan di mana kejadian itu terjadi.

Dalam kesempatan itu, Edy juga sempat menyinggung beberapa hal, terkait kinerja aparat sipil negara (ASN) di Deliserdang.

"Sehebat apa pun gubernurnya, sehebat apa pun bupatinya kalau kadesnya haw-haw saya yakin enggak akan bisa benar tempat (Deliserdang) ini. Apalagi, kalau camatnya enggak mau tahu," kata Edy.

Beberapa kali sindiran Gubernur Edy yang terlontar justru disambut gelak tawa oleh para kepala desa.

Edy juga meminta para kades dan camat di Deliserdang sering turun ke lapangan.
"Kalian datangi warga kalian itu. Enggak akan hilang kantor kalian itu. Selesai saya ngomong, tolonglah berubah kawan," ingatnya. ***