RIAU24.COM -  BENGKALIS - Di setiap tahunnya, masyarakat mengusulkan beberapa program pembangunan di daerah lewat Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa maupun kecamatan.

Tetapi usulan usulan itu, tidak semua bisa direalisasikan, karena terkadang adanya terbatasan anggaran.

Atas dasar itu, anggota DPRD Bengkalis asal daerah pemilihan Mandau, Abi Bahrum mengusulkan agar setiap usulan warga dalam Musrenbang untuk benar-benar dicatat.

Tapi, jika ada usulan yang tidak bisa dimasukan dalam APBD, maka harus dijadikan skala prioritas pada tahun berikutnya.

“Tolong setiap usulan ini direkod oleh Bappeda, jika usulan-usulan masyarakat tidak bisa tertampung dalam APBD tahun 2020, hendaknya dijadikan skala prioritas, sehingga masyarakat tidak berulang-ulang mengusulkan program yang sama,” ungkap Abi Bahrum baru baru ini.

Masih kata Abi Bahrum, khusus di Kecamatan Mandau, lanjutnya, itu memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga membutuhkan perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

"Dengan kondisi ini, makanya setiap tahun usulan setiap kelurahan/desa sangat banyak,"ujarnya.

Dia melanjutkan, perhatian khusus terhadap usulan yang belum tertampung pada APBD Kabupaten Bengkalis, untuk dimasukan dalam tahun berikutnya, agar untuk menghindari masyarakat dengan kekecewaan.

"Sebab jika setiap tahun, masyarakat mengusulkan program yang sama, akan membuat masyarakat kecewa,"katanya lagi.

Selain itu, Abi Bahrum juga menyoroti masalah adanya pungutan liar di sekolah-sekolah. Terutama ketika memasukan tahun ajaran baru. Ada sekolah, menetapkan baju seragam dibuat pada tukang jahit tertentu, sehingga sangat memberatkan orang tua.

“Mestinya, pihak sekolah cukup menetapkan model dan bentuk baju, selanjutnya biar orang tua yang menjahit kepada tukang yang lebih murah,”tambah Abi Bahrum.(***)

R24/hari