RIAU24.COM -  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Hal itu terkait pernyataan Wiranto yang mengancam akan menutup media.

Menurutnya, hal itu seolah menunjukkan pemerintah sedang panik sehingga mengeluarkan ancaman. Sayangnya, ancamannya itu tak sesuai untuk Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengusung kebebasan pers.

"Kebebasan ini harga mati. Kapasitas pemerintah lah yang harus kita sesuaikan dengan kebebasan masyarakat," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 6 Mei 2019.

Lebih lanjut, Fahri mencontohkan Amerika dan berbagai negara di Eropa yang menerapkan kebebasan pers dan demokrasi, yang kini telah menjelma menjadi negara maju.

Karena itu, Fahri menyebutkan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia harus terus dijaga.

"Kapasitas pemerintah untuk mengelola kebebasan itu yang perlu diperbaki. Jangan kemudian pemerintahnya gelagapan, panik, lalu kemudian kebebasannya mau ditutup, itu salah," tegasnya.

Menurutnya, kebebasan di media masih pada jalur yang benar. Ia justru meminta para pejabat di pemerintahan lebih aktif untuk menjawab isu yang bergulir baik di media massa maupun di media sosial.

"Tokoh-tokoh yang ngomong jawab dong, jangan panik. Masa segini banyak orang di pemerintahan jago-jago, dapat gaji, dapat mobil dinas, enggak bisa menjawab, enggak bisa menjelaskan ke media apa yang bisa bikin tenang di masyarakat. Jangan berlebihan lah," ujarnya lagi, dilansir kompas.

Beberapa saat sebelumnya, mengenai ancaman penutupan media itu, dilontarkan Menko Polhukam Wiranto saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Senin kemarin.

Menurut Wiranto, pascapemilu banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial. Dikatakan, sejumlah tindakan telah diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyikapi pelanggaran yang terjadi di media sosial.

Namun Wiranto mengatakan, perlu diambil tindakan hukum yang lebih tegas, agar pelaku jera dan berhenti melakukan pelanggaran tersebut.

"Mungkin perlu melakukan yang lebih tegas lagi. Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kami shut down. Kami hentikan, kami tutup enggak apa-apa. Demi keamanan nasional," ujarnya. ***