RIAU24.COM -  Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Krakatau Steel (KS) saat ini sedang kritis. Hal itu disebabkan pendapatan perusahaan penghasil besi dan baja itu terus merosot.  Karena kondisi ini pula, ribuan karyawan di BUMN itu terancam di-PHK.

Menyikapi kondisi itu, ekonom senior, Rizal Ramli, mengkritisi naiknya impor baja dari China. Padahal, selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. Padahal seharusnya, peningkatan pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi pada peningkatan penjualan baja dari perusahaan milik pemerintah.

“Infrastruktur digenjot 4,5 tahun terakhir. Harusnya penjualan dan keuntungan Krakatau Steel naik. Tapi, yang naik malah justru impor baja dari China, yang harganya dumping dan aturan impornya dipermudah oleh Menteri Perdagangan. Tidak aneh Krakatau Steel merugi," ungkap mantan Menko Ekuin era pemerintahan Presiden Adurrahman Wahid ini, Kamis 4 Juli 2019 di Jakarta.

Rizal Ramli pun mengaku pernah memberikan usulan ke pemerintah Jokowi untuk berani melaksanakan kebijakan anti dumping dengan menerapkan bea masuk 25 persen terhadap baja dan turunannya pada tahun lalu.

Rizal yakin, jika kebijakan itu dilaksanakan, Krakatau Steel akan untung lagi, karena produksi baja dalam negeri naik.

Kurangi Impor
Menurutnya, salah satu cara yang paling ampuh untuk bisa mengatasi kondisi ekonomi yang buruk adalah dengan mengurangi defisit current account dan impor.

Rizal juga mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi yang hanya berani dan fokus pada upaya pengurangan impor terhadap komoditi kecil seperti tasbih, bedak dan lipstik.

Seharusnya, pemerintah juga fokus pada 10 komoditas impor dalam skala besar, khususnya baja dari China dan mobil dari Jepang.

Sebagai contoh, pada awal Oktober 2018 lalu, 67 persen baja yang ada di Tanah Air, justru berasal dari impor. Baja-baja tersebut dijual murah di Indonesia. Buntutnya, industri baja dalam negeri seperti Krakatau Steel pun jadi merugi.

“Restrukturisasi KS membuat utang sustainable tapi tidak tingkatkan sales. Harus berani kenakan tarif anti-dumping. RRT ekses kapasitas industri baja, berminat realokasi pabrik baja bekas ke RI. Eh.. diberi bebas pajak 30 tahun oleh Menteri Keuangan “Terbalik”. Cerdas nggak itu?” sindirnya, dilansir viva.

Seperti diketahui, saat ini kondisi internal PT KS juga sedang bergejolak. Ribuan buruh menggelar demo pada Selasa 2 Juli 2019 kemarin. Mereka menolak dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Manajemen PT KS berencana akan memberhentikan 2.500 buruh dengan alasan efisiensi. Sebelumnya, pada 1 Juni 2019, sudah ada sebanyak 529 buruh diberhentikan secara sepihak. Kebijakan ini ditempuh, karena kondisi keuangan perusahaan yang merugi. ***