RIAU24.COM -  Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Riau Sugianto meminta Kepala daerah untuk tidak menyalahkan pemerintah pusat lantaran Dana Alokasi khusus (DAK) hangus. Menurutnya kesalahan tidak cairnya anggaran itu bukan terletak dari pusat melainkan kepala daerah itu sendiri lantaran lamban dalam merealiasikan DAK tersebut. 

Maka dari itu Sugianto berharap Gubernur Riau segera melakukan pertemuan dengan memanggil kepala daerah se Riau untuk menanyakan minimnya realiasi fisik DAK itu. Seperti diketahui sebelumnya Kanwil direktorat jenderal parbendahaan (DJPb) Provinsi Riau mengatakan dana alokasi khusus fisik tahun 2019 provinsi Riau senilai Rp1, 8 triliun dari pagu Rp1,94 triliun terancam hangus. 

Pasalnya hingga tahap I realisasi penyaluran DAK oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi kabupaten dan kota baru menyentuh angka 7,19 persen atau setara dengan 140,18 miliar dari total pagu.  Sementara itu batas pengajuan dana alokasi fisik tahap I sampai 22 Juli 2019.

"Jadi kita minta gubernur segera memanggil bupati se Riau untuk menanyakan alasan kenapa masih minimnya realisasi DAK di daerah. Kemudian menginstruksikan untuk melaksanakan DAK ini sebab ini adalah hak rakyat.  Jangan kita teriak pemerintah pusat tidak membangun ternyata yang tidak bisa melaksanakan pemerintah daerah, "kata politisi PKB itu di DPRD Riau.  Senin 22 Juli 2019.

Sebelumnya, ketua komisi V DPRD Riau Aherson meminta gubernur Riau Syamsuar segera mengambil sikap terkait dana alokasi khusus fisik tahun 2019 provinsi Riau yang terancam hangus itu. 

"Kita berharap kepada gubernur jangan sampai hangus masak uang yang ada tidak bisa kita ambil, " kata Aherson. Rabu 17 Juli 2019 lalu. 

Aherson juga meminta pemerintah Riau segera mengurus dan menyelesaikan administrasi yang dinilai penyebab dana alokasi khusus (DAK) dari pusat itu terancam hangus. 

"Sebenarnya uang pusat itu masalahnya pada administrasi dan keseriusan kita dan itu tidak ada yang sulit, " jelasnya. 

Maka dari itu agar DAK itu tidak hangus, pemprov Riau segera menyelesaikan administrasinya sebab jika tidak tentu dampaknya akan hangus 

"Kita juga sudah coba ke kementerian memang dalam pencairan itu ada kategori yang harus dilengkapi kadang-kadang seperti laporan SPJ yang lalu,  pengusulan dari beberapa sektor, dan azas manfaat terhadap masyarakat. Indikator inilah secara teknis harus dilengkapi kalau tidak kita tidak akan dapar dana DAK itu karena orang pusat menilai dari situ, "ujar politisi Demokrat itu.