Pemimpin Militan di Kahsmir Meminta Pakistan Kirimkan Militernya Jika PBB Tak Ikut Campur
RIAU24.COM - Senin 2 September 2019, Komandan militan Kashmir pada Minggu meminta Pakistan mengirimkan pasukannya ke Kashmir. Hal itu perlu dilakukan guna melindungi rakyat Kashmir yang dikuasai India jika PBB tidak juga mengirim pasukan penjaga perdamaian.
Seperti yang dilansir dari Okezone, Pemimpin Militan, Syed Salahuddin menilai sudah saatnya Pakistan ikut campur dengan mengirimkan militernya. "Ini mengikat bagi angkatan bersenjata Pakistan, kekuatan nuklir Islam pertama, untuk memasuki Kashmir yang diduduki India untuk secara militer membantu orang-orang di wilayah itu," sebut Salahuddin sebagaimana dilaporkan Reuters, Senin (2 September 2019).
zxc1
Salahuddin sendiri pemimpin militan dengan jumlah lebih dari selusin kelompok yang memerangi pemerintah India di Kashmir.
Komentarnya Salahuddin menegaskan tekanan domestik yang meningkat pada Perdana Menteri Pakistan Imran Kahn untuk mengambil tindakan tegas setelah India mencabut status khusus Kashmir pada awal bulan lalu. Sejauh ini Khan memfokuskan upayanya pada kampanye diplomatik global yang mengutuk tindakan India.
zxc2
"Dalam masa-masa sulit ini ... dukungan diplomatik dan politik belaka tidak akan berhasil," sebut Salahuddin dalam pertemuan yang dihadiri ratusan orang di Muzaffarabad, ibu kota zona Kashmir Pakistan.
Seperti yang ramai diberitakan India telah mencabut status khusus Kashmir. India, New Delhi memblokir hak kawasan itu untuk menyusun undang-undangnya sendiri dan memungkinkan warga luar Kashmir untuk membeli properti di sana.
Kontan saja langkah India itu membuat marah banyak penduduk di Kashmir, yang sejak itu berada di bawah pengekangan keamanan dengan saluran telepon, internet dan jaringan televisi diblokir. Pergerakan dan kebebasan mereka untuk berkumpul juga dibatasi.
Baik India dan Pakistan menguasai sebagian dari Kashmir, hanya saja kedua negara itu mengklaim keseluruhan dari wilayah tersebut. Dan menjadikan wilayah Kashmir menjadi sengketa, bahkan muncul gerakan agar Kashmir menjadi negara tersendiri tidak bagian India maupun Pakistan.