RIAU24.COM -  Kode keras, kembali dilontarkan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. Hal itu masih terkait dengan langkah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon Walikota Solo pada Pilkada 2020 mendatang. 

Majunya Gibran, sejak awal sudah menuai sorotan dari PDIP Solo. Pasalnya, Gibran dengan terang-terangan menyatakan meminta dukungan dari PDIP supaya bisa melangkah dalam ajang politik rutin lima tahunan tersebut. Bahkan untuk mencapai tujuan itu, Gibran melakukan aksi 'potong jalur' dengan langsung menghadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu. 

Masalahnya, di sisi lain, DPC PDIP Solo sudah punya jagoan sendiri yang akan diajukan dalam ajang yang sama. Calon yang dijagokan adalah Achmad Purnomo - Teguh Prakosa. Purnomo saat ini menjabat Wakil Walikota Solo, sedangkan Teguh saat ini menjabat Sekretaris DPC PDIP Kota Solo.

Dilansir detik Selasa 12 November 2019, Rudy mengatakan, DPP PDIP akan melakukan kesalahan besar, jika tetap merekomendasikan nama di luar yang diusulkan DPC. Tak hanya itu, Rudy bahkan menyebut partai 'akan selesai' jika DPP tak mengindahkan aturan internal.

Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Partai Nomor 24 tahun 2017 tentang penjaringan calon walikota dan wakil walikota. Di dalamnya disebutkan, bagi DPC yang memperoleh suara minimal 25 persen dapat melakukan penjaringan tertutup.

"Sekarang gini, tinggal DPP saja, membuat aturan itu mau dipakai atau enggak. Kalau DPP membuat aturan tidak dipakai ya selesai partai. Berarti melanggar peraturan partai nomor 24 Tahun 2017, gitu aja," lontarnya.

Ia bahkan dengan terang-terangkan menyebutkan, akan menjadi preseden buruk bagi PIDP jika rekomendasi diberikan kepada orang yang tidak mendapat dukungan dari bawah dan telah melalui mekanisme penjaringan. Ia juga menyayangkan ada orang yang tidak mau melewati pencalonan dari mekanisme di bawah, namun langsung 'bypass' ke DPP.

Meski tak menyebut nama, perkataan Rudy menyorot langkah yang telah dilakukan Gibran, saat sowan ke Megawati beberapa waktu lalu. Ia juga kemudian menyenggol lata belakang keluarga. 

"Kira-kira kalau anak saya daftar (lewat DPP) akan diterima sekjen atau ketum enggak? Kan gitu. Ini bisa menjadi preseden buruk. Buat apa mengeluarkan peraturan partai?" ujarnya lagi. 

Ketika disinggung soal mekanisme penugasan partai untuk kader, seperti yang dilakukan DPP PDIP kepada Jokowi di Pilgub DKI 2012 dan Ganjar Pilgub Jateng tahun 2013, Rudy malah menyebutkan kedua tokoh tersebut saat itu merupakan hasil penjaringan di tingkat bawah.

Jokowi dijaring DPD PDIP DKI Jakarta, sedangkan Ganjar dijaring DPD PDIP Jateng. Sehingga, tanpa mendaftarkan diri pun Jokowi dan Ganjar bisa mendapatkan rekomendasi DPP.

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah keputusan DPC untuk memperjuangkan pasangan Purnomo-Teguh sebagai pasangan yang direkomendasikan. Bahkan dia mengatakan akan mengambil sikap tegas jika nantinya DPP PDIP menjatuhkan rekomendasi kepada Gibran. ***