Pertamina Blak-blakan, Ini Penyebab Kelangkaan Premium di Pekanbaru

Ryan Edi Saputra 6 Dec 2019, 16:40
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium belakangan ini di Pekanbaru dan wilayah Riau pada umumnya disebabkan karena kuota BBM sudah menipis (foto/int)
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium belakangan ini di Pekanbaru dan wilayah Riau pada umumnya disebabkan karena kuota BBM sudah menipis (foto/int)

RIAU24.COM - PEKANBARU- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium belakangan ini di Pekanbaru dan wilayah Riau pada umumnya disebabkan karena kuota BBM sudah menipis.

zxc1

Hal ini disampaikan Sales Manager Retail Pertamina Riau, Hendri Eko kepada wartawan usai hearing dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru kemarin.

“Sebenarnya untuk premium itu sudah habis kuotanya sejak pertengahan bulan September lalu,” ungkapnya.

zxc2

Namun hingga kini pihaknya terus berupaya mensuplai BBM jenis premium tersebut mengingat kebutuhan masyarakat yang tinggi jelang Natal dan Tahun Baru mendatang.

“Alhamdulillah sekarang masih ada premium walaupun selalu ramai, kita akan terus upayakan,” kata Hendri.

Ia menilai kurangnya kampanye untuk menggunakan BBM non Subsidi SPBU menjadi salah satu penyebab kelangkaan premium.

"Kita lihat antrean premium di SPBU, selalu penuh kan. Kenapa Pertalite dan Pertamax tidak yang antri, nah perilaku konsumen seperti ini yang harus diubah,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikannya, Ia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM non Subsidi. Ia juga memberikan beberapa kampanye persuasif untuk pemahaman konsumen yang lebih bagus agar tidak terus beli BBM bersubsidi.

Selain itu, saat disinggung banyaknya masyarakat yang memperjual belikan BBM bersubsidi. Hendri mengatakan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Pekanbaru, tapi di Indonesia pada umumnya.

"Kita segera akan biat regulasinya. Kalau kita ketemu pasti kita diinformasikan. Sebenarnya kalau bahan subsidi tidak boleh diperjualbelikan lagi, kalau yang nonsubsidi itu boleh,” tambahnya. (R24/Put)