Ini Jawaban Ketua DPRD Bengkalis Soal Kegiatan FGD e-Planing di Batam Kepri
RIAU24.COM - BENGKALIS- Terkait polemik sejumlah kalangan masyarakat dalam pelaksanaan forum grup diskusi (FGD) perencanaan berbasis e-Planing dan mekanisme pokok pokok pikiran DPRD yang diselenggarakan di Batam Kepulauan Riau.
zxc1
Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam langsung angkat bicara terkait polemik tersebut. Diutarakan Khairul Umam, pelaksanaan FGD di kota Batam memang sudah direncanakan sebelumnya antara TAPD dan DPRD Bengkalis.
Selain alasan memudahkan transportasi narasumber dari Kementerian yang memiliki jadwal padat juga ada alasan lain kenapa pelaksanaan FGD dilaksanakan di Batam Kepulauan Riau, karena kegiatan ini sudah diputuskan dalam Badan musyawarah.
zxc2
"Kebetulan juga sebagian anggota DPRD Bengkalis kemarin ada agenda kunjungan kerja di Batam. Jadi sekalian saja pelaksanaan FGD di sana," ungkap Khairul Umam, Jumat 13 Desember 2019 petang kemarin.
Ketua DPRD Bengkalis yang belum lama dilantik ini, kembali mengatakan, hal tersebut adalah biasa dan sudah menjadi keputusan bersama. Ditambah lagi beberapa Komisi DPRD Bengkalis ada kegiatan kunjungan kerja di sana.
"Wajar wajar saja tidak ada masalah, bahkan saat pelaksanaan kegiatan semalam berjalan lancar juga," ucap Khairul Umam lagi.
Seperti diketahui, Pemerintah Bengkalis melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengelar forum grup diskusi (FGD) Perencanaan Berbasis E-Planing dan Mekanisme Pokok Pokok Pikiran DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari Kamis hari dan Jumat kemarin.
Dalam kegiatan ini Bappeda Bengkalis menghadirkan narasumber langsung dari Kementerian dalam negeri Dirjen Bangda. Narasumber memaparkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah.
Dalam FGD ini yang menjadi peserta terdiri dari anggota DPRD Bengkalis serta dari TAPD Bengkalis berjumlah 90 orang. Selain itu Bappeda juga memberikan password untuk anggota DPRD Bengkalis guna mengakses e planing untuk mengusulkan pokok pikiran DPRD Bengkalis.
Tetapi, kegiatan pemerintahan Bengkalis yang diselenggarakan diluar Riau Daerah ini sempat disesalkan sejumlah masyarakat. Pasalnya beberapa tahun terakhir kondisi APBD Bengkalis selalu mengalami defisit, pelaksanakan kegiatan seharusnya bisa dilaksanakan di Bengkalis untuk lebih menghemat biaya APBD Kabupaten Bengkalis.
"Kalau dilaksanakan di Bengkalis tentu dengan pengeluaran anggaran seperti penyewaan hotel bisa diserap hotel lokal di Bengkalis. Tapi kalau diluar sanakan harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak," ujar Jefri warga Bengkalis.
Lanjut Jefri, dibeberapa kecamatan bisa dijadikan tempat untuk kegiatan seperti ini. Diantaranya kecamatan Mandau dan Pinggir.
"Tranportasi di sana juga terbilang lancar, dengan alasan memudahkan transportasi, tentu terjawab karena hanya dua sampai tiga jam menuju bandara di Pekanbaru," ujarnya.
Senada juga diungkapkan Andika Sakai salah satu tokoh pemuda Bengkalis yang juga mantan aktifis UIR. Menurutnya, seharusnya pelaksnaan FGD bisa dilaksanakan di Bengkalis, ataupun paling tidak kegiatan bisa dilaksanakan di Pekanbaru.
"Bisa saja kegiatan ini dilaksanakan di Mandau, mengapa harus di Batam yang bahkan tidak ada efek nyatanya ke masyarakat Bengkalis dilaksanakan di sana," kesal Andika.
Terlebih, dalam kegiatan ini juga mengundang DPRD Bengkalis dan seharusnya mereka lebih memikirkan aspirasi masyarakat di setiap dapilnya masing masing. Tidak hanya cukup di reses saja.
"Alangkah baiknya lakukan kegiatan yang sifatnya memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan buat kegiatan yang lebih nyata, bukan hanya sekedar retorika saja," beber Andika seraya mengatakan bahwa hanya memubazirkan biaya. (R24/Hari)