Index Pembangunan Kesehatan Masyarakat Inhu Meningkat Drastis

RIAU24.COM - INHU- Index Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Kabupaten Indragiri Hulu mengalami peningkatan yang cukup melejit. Hal ini ditunjukkan pada peringkat 5 yang dicapai tahun 2018. Yang sebelumnya hanya peringkat 7 pada tahun 2013 ditingkat provinsi dalam kota Riau.

Selain tingkat provinsi dalam kota, Dinas Kesehatan Inhu juga meraih peringkat 265 ditingkat nasional. Angka itu menjadi naik ke 256 ditahun 2018 se-Indonesia.

zxc1

Aspek-aspek ini dinilai dari beberapa indicator seperti subindeks kesehatan balita. Indeks kesehatan reproduksi, indeks pelayanan kesehatan, indeks pelayanan kesehatan, indeks penyakit tak menular, indeks penyakit menular hingga indeks kesehatan lingkungan.

Kepala Dinas Kesehatan, Elis Julinarti mengatakan, pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Yopi Arianto selaku Bupati Inhu terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah pembangunan sarana fisik seperti puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit dan sarana kesehatan lainya.

zxc2

Selanjutnya, menyangkut aspek mutu kualitas pelayanan kesehatan juga dilakukan upaya promoter dan preventif kepada masyarakat sehingga mereka bisa memahami jenis-jenis penyakit dan bagaimana cara menghindarinya, kata Elis.

Elis menjelaskan, di tahun 2019 ini pihaknya berhasil membuat seluruh puskesmas memiliki izin operasi. Untuk tahun 2020 upaya menjadikan puskesmas sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) juga akan dilakukan. Untuk fasilitas rawat inap, bisa diakses di 10 puskesmas.

Peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan di rumah sakit. Bukan saja melakukan pembangunan gedung yang memadai bagi pasien untuk berobat, pemerintah kabupaten Indragiri Hulu terus melengkapi RSUD dengan peralatan yang dibutuhkan.

Demikian pula halnya dengan tenaga medis seperti dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis,rekam medic dan sebagainya secara bertahap dilengkapi. ‘’Kami sudah mengajukan penerimaan calon pegawai negeri sipil di berbagai formasi tenaga medis yang sedang kita perlukan,’’ kata Elis.

Dalam hal pembangunan nonfisik, Dinas Kesehatan secara berkesinambungan dan terus-menerus melakukan berbagai langkah. Misalnya dalam rangka program menurunkan angka kematian ibu dan anak, dilakukan melalui apa yang disebut sebagai Taburi (Tanggap ibu hamil berisiko tinggi). Bahkan untuk Taburi ini, Indragiri Hulu pernah menempati peringkat pertama terbaik di tingkat provinsi.

‘’Melalui Taburi kita bisa melakukan pemantauan hingga pengambilan langkah-langkah penanganan terhadap ibu-ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Dari semua program yang kita jalankan terhadap pencegahan kematian ibu dan anak, alhamdullilah angkanya terus menurun,’’ katanya.

Disinggung tentang stunting, Elis mengatakan Indragiri Hulu tidak termasuk ke dalam kabupaten/kota daerah locus stunting seperti yang distandarkan oleh badan organisasi kesehatan dunia WHO. ‘’Tetapi kita tetap menunjang program 1.000 yakni mulai dari saat anak dalam kandungan hingga dilahirkan,’’ katanya.

Upaya preventif agar masyarakat terhindar dari penyakit misalnya pemberian imunisasi, pemberian vitamin, gizi terutama kepada anak-anak yang mengalami malnutrisi hingga edukasi berprilaku hidup sehat.

Pemerintah juga menyediakan pengobatan gratis untuk penderita TB paru, yakni berobat selama enam bulan tanpa dikenakan biaya. Jika ingin mewujudkan masyarakat yang sehat, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga diperlukan partisipasi masyarakat itu sendiri.

‘’Misalnya penyakit DBD bisa dihindari dengan membersihkan lingkungan dari potensi sarang nyamuk dan melakukan program 3M plus. Atau saat bencana asap melanda, kita sudah memiliki kontijensi untuk menghindarkan masyarakat dari dampak penyakit akibat asap. Termasuk juga masalah sanitasi yang menyangkut buang air besar. Untuk hal ini, Indragiri Hulu sudah memiliki 57 desa ODF dan 10 desa STBM,’’ ujarnya.

ODF merupakan open defecation free yakni kondisi ketika setiap individu dalam komunitas besar tidak buang air besar sembarang. Sedangkan STBM adalah sanitasi total berbasis masyarakat yakni pendekatan dalam rangka mengubah prilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu juga terus memastikan masyarakat terutama yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk tetap mendapatkan akses kesehatan. Kepastian itu dilakukan melalui pemberian jaminan social kesehatan seperti BPJS. Pemerintah Inhu mengalokasikan dana BPJS Kesehatan kepada 81.000 orang yang kurang mampu agar mereka tetap bisa terlayani kesehatannya. (Adv- Diskominfo Inhu)