RIAU24.COM - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebutkan ada pihak yang ingin menurunkan wibawa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, terkait polemik dengan China yang kini terjadi perairan Natuna. 

Respon itu dilontarkannya menanggapi Juru Bicara PKS Muhammad Kholid, yang mengkritik sikap Menhan Prabowo karena dianggap menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa. 

Dahnil menilai, PKS terkesan ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan tersebut. 

"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-down grade Menhan. Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi luar negeri," lontarnya melalui akun Twitter resminya, yang dikutip kompas, Sabtu 4 Januari 2020. 

Untuk diketahui, sebelumnya Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengkritik sikap Menhan Prabowo yang terkesan menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa. 

Hal itu menyusul pernyataan Prabowo saat menanggapi pertanyaan awak media ihwal dilewatinya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna oleh tiga kapal asing di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020). 

Menurutnya, Prabowo menanggapi persoalan pelanggaran batas wilayah itu secara santai. Kholid juga mengkritisi pernyataan Prabowo yang mengatakan polemik itu diselesaikan dengan baik lantaran China merupakan salah satu negara sahabat Indonesia. 

Ditegaskan Dahnil, upaya damai yang dilakukan pemerintah bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Pemerintah selalu mengedepankan prinsip diplomasi di dalam menyelesaikan setiap masalah. 

"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujarnya lagi. 

Dalam rapat dengan Menkopolhukam sebelumnya, ia menambahkan, ada empat sikap dan langkah damai yang disepakati. Pertama, China telah melanggar ZEEI dan Indonesia menolak klaim China terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum. 

Kedua, Indonesia juga menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line. 

Selain itu, untuk mengamankan perairan Natuna, akan dilakukan operasi oleh TNI secara intensif. Terakhir, akan dilakukan peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEEI Natuna. 

"Jadi, keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa," ujarnya lagi. ***