RIAU24.COM -  

Hingga saat ini, proses kasus suap PAW caleg DPR di tubuh PDIP masih terus bergulir. Perkembangan terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku siap dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus itu. 

Sebelumnya, tim penyelidik KPK sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, untuk dilakuan penyegelan. Namun upaya itu gagal karena dihalangi petugas keamanan. 

Namun anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, malah menyebutkan bahwa kedatangan penyelidik KPK ke Kantor DPP PDIP itu sebagai motif politik. 

Dasar alasan ia mengatakan hal itu, Masinton menuding tim penyelidik KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tidak mampu menunjukkan surat tugas dan legalitas formal yang diatur jelas sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku. 

"Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan saya simpulkan sebagai motif politik dan bukan untuk penegakan hukum," ujarnya, Minggu 12 Januari 2020, dilansir republika.

PDI Perjuangan menghormati penangkapan yang dilakukan KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tetapi, menjadi penting bahwa setiap penegakan hukum juga harus taat hukum. Menurutnya, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tambah Masinton, harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku. 

Sudah Lengkap 
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengklarifikasi terkait tim KPK yang dikabarkan gagal menggeledah Kantor DPP PDIP Jakarta, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE).

"Soal pertanyaan KPK batal dan gagal menggeledah PDIP sebetulnya bahwa tim lidik KPK itu tak ada rencana untuk menggeledah karena itu kan pada tindakan penyidikan, nah sementara itu ini kan sementara masih dalam penyelidikan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Lili juga menegaskan, saat mendatangi kantor DPP PDIP tim KPK sudah dibekali dengan surat tugas yang lengkap. Hal itu sebenarnya sudah membantah pernyataan Masinton di atas. 

"Kemudian sebetulnya tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi jadi kaya model 'police line' tetapi 'KPK line' dan sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, itu lengkap surat tugasnya," tegasnya ketika itu. 

Selain itu, kata dia, tim KPK saat itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan di Kantor DPP PDIP.

"Tetapi 'security' kemudian mencoba menghubungi atasan mereka dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari, menempatkan 'KPK line' di tempat objek-objek lain sehingga kemudian ini ditinggalkan," ujarnya lagi. ***