Ditanya Soal Buruh Ancam Mogok Karena Tolak Omnibus Law, Menteri Luhut Malah Sebut Hanya Ngomong Saja!

Siswandi 20 Feb 2020, 23:55
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

RIAU24.COM -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya tak terlalu menyikapi ancaman buruh, yang akan menggelar mogok massal. Aksi itu akan dilakukan jika pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-undang Omnibus Law Cipta.

Bahkan Luhut menilai, ancaman itu hanyalah omongan belaka. Ia merasa tidak ada hal yang harus diributkan.

"(Buruh ancam mogok massal) itu hanya ngomong-ngomong saja. Apa yang mau diributin? Semua baik," lontarnya di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 20 Februari 2020, dilansir detik.

Sebelumnya, buruh sempat menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020) lalu. Dalam kesempatan itu salah satu orator mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.

"Kalau pemerintah tidak mau ajak kita dialog, tidak ada jalan lain. Kita harus siapkan amunisi, kita lakukan gerakan mogok nasional, keluar dari pabrik," Kata Sekjen DPP KEP SPSI, Subiyanto, saat aksi itu digelar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Subiyanto mengungkapkan, pemerintah tidak transparan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh dan perwakilannya, katanya, tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja.

Tak hanya itu, rasa kecewa juga dilontarkan Presiden Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silabah. Tak sekedar kecewa, organisasi buruh yang dulunya adalah pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye ini, memutuskan untuk melawan Jokowi terkait  Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. 

Menurut Elly, organisasinya akan melakukan demonstrasi besar-besaran menolak Omnibus Law. Sebelum melakukan aksi pihaknya akan menyerahkan kertas posisi kepada DPR RI. Berharap kertas posisi yang dibuatnya tersebut dapat mengubah substansi Omnibus Law Cipta Kerja.

"Setelah itu kami aksi mulai 1 Maret sebagai pemanasan, dan aksi besar pada tanggal 11 Maret," jelas Elly saat konferensi pers di Kantor KSBSI, Jakarta Timur, Rabu (19/2) seperti dilansir republika.

Elly mengaku, KSBSI adalah relawan Presiden Jokowi,  tapi bukan berarti kebijakan yang tidak pro buruh dapat dikompromikan. Bahkan, KSBSI melawannya dengan sedikit mengubah gerakan yang selama ini terlalu soft. Pihaknya akan berupaya mengeluarkan warna KSBSI yang sesungguhnya.

"Terlalu lembut ternyata menjadi tidak dipandang tapi bukan berarti radikal, kami akan bersuara sampai suara kami didengar. Kami janjikan di lapangan kami semua buruh satu suara," tegasnya lagi. ***