RIAU24.COM -  Kremasi paksa dua warga Muslim yang terinfeksi COVID-19 di Sri Lanka telah mengirimkan gelombang kejutan di kalangan komunitas minoritas, yang menuduh pihak berwenang melanggar ritual penguburan Islam.

Bishrul Hafi Mohammed Joonus, seorang pria berusia 73 tahun dari ibukota Kolombo yang meninggal karena COVID-19, adalah Muslim kedua yang dikremasi di negara kepulauan Samudra Hindia itu, yang telah mendaftarkan 151 kasus sejauh ini.

Putra Bishrul Fayaz Joonus, 46, mengatakan ayahnya yang memiliki kelainan ginjal dites positif terkena virus itu sekitar dua minggu lalu. Dia meninggal pada 1 April dan dikremasi pada hari berikutnya.

Fayaz mengatakan mereka tidak dapat melakukan sholat jenazah jamaah, yang disebut Janazah, untuk ayahnya karena takut akan terinfeksi.

"Ayah saya dibawa dengan kendaraan di bawah pengawasan kepolisian dan dikremasi. Kami melakukan beberapa sholat di luar kamar mayat, tetapi itu bukan Janazah yang biasanya dilakukan oleh kami yang Muslim," kata Fayaz seperti dilansir dari Al Jazeera.

"Pemerintah perlu mengatur agar kami umat Islam dapat menguburkan orang-orang yang kami cintai sesuai dengan ritual penguburan Islam kami. Jika ada opsi penguburan, pemerintah kami harus mengakomodasi. Kremasi bukan satu-satunya pilihan, kami ingin menguburkan orang yang kami cintai sesuai dengan cara Islam," katanya kepada Al Jazeera.

Kementerian Kesehatan Sri Lanka pada Selasa mengeluarkan pedoman COVID-19 yang mengatakan prosedur standar membuang mayat harus dikremasi. Itu membalikkan pedoman sebelumnya yang memungkinkan penguburan Muslim tradisional.

Juga dikatakan bahwa tubuh tidak boleh dicuci dan ditempatkan dalam kantong tertutup dan peti mati, karena bertentangan dengan praktik Islam memandikan jenazah. Para pemimpin dan aktivis Muslim telah menunjukkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memungkinkan penguburan atau kremasi bagi orang yang sekarat karena pandemi.

Pengacara terkemuka Ali Sabry mengatakan dalam sebuah posting di Facebook bahwa ia kecewa dengan keputusan pihak berwenang untuk mengkremasi jenazah warga Muslim, karena itu mengabaikan pedoman WHO, yang mengatakan bahwa tubuh dapat dikubur atau dikremasi.

Dari empat orang yang meninggal karena COVID-19, dua adalah Muslim. Kremasi umat Islam telah menyebabkan penderitaan di masyarakat.

"Komunitas Muslim melihat ini sebagai agenda rasis pasukan ekstremis Buddha yang tampaknya menahan pemerintah untuk tebusan," kata Hilmy Ahamed, wakil presiden Dewan Muslim Sri Lanka, kepada Al Jazeera.

"Pedoman yang dikeluarkan oleh WHO dipraktikkan oleh Inggris, sebagian besar negara-negara Eropa, Singapura, Hong Kong dan semua negara Muslim [kecuali untuk Sri Lanka]," katanya kepada Al Jazeera.

Amnesty International juga menyerukan kepada pihak berwenang untuk "menghormati hak minoritas agama untuk melaksanakan ritual terakhir" sesuai dengan tradisi mereka sendiri.

"Pada saat yang sulit ini, pihak berwenang seharusnya menyatukan masyarakat dan tidak memperdalam perpecahan di antara mereka. Kerabat yang berduka dari orang-orang yang telah meninggal karena COVID-19 harus dapat mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai dengan cara yang mereka inginkan, terutama di mana hal ini diizinkan berdasarkan pedoman internasional," Biraj Patnaik, direktur Asia Selatan di Amnesty International, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Muslim merupakan 10 persen dari 21 juta penduduk Sri Lanka. Tetapi hubungan mereka dengan mayoritas umat Buddha Sinhala memburuk pada tahun-tahun setelah berakhirnya perang saudara pada tahun 2009 di mana kelompok-kelompok Buddha garis keras dipersalahkan atas beberapa serangan terhadap bisnis dan tempat ibadah umat Islam.

Menyusul serangan mematikan pada April 2019 yang menewaskan lebih dari 250 orang, umat Islam menghadapi peningkatan permusuhan dari mayoritas Sinhala.

Sebuah organisasi Muslim yang kurang dikenal disalahkan atas serangan terburuk negara pulau itu sejak perang saudara antara pasukan pemerintah dan pejuang separatis Tamil. "Ini hanya untuk melukai perasaan minoritas," Azath Salley, pemimpin partai politik Persatuan Nasional dan mantan gubernur provinsi Barat, mengatakan kepada Al Jazeera.

Metode pembuangan jenazah telah menjadi pokok pembicaraan besar di negara itu, dengan sebagian media dituduh menjalankan "histeria anti-Muslim" dan menunjuk pada orang Muslim atas penyebaran virus. Sementara itu, Fayaz, yang berada di pusat karantina darurat di Punani di provinsi timur, mengatakan dia tidak memberi tahu ibunya tentang kematian dan kremasi ayahnya.