Kopdagrin Akan Sinkronisasi Data Tata Miskin dan Data KK yang Terdampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19

Replizar • 17 Apr 2020, 20:02

Kepala Dinas Kopdagrin Kuansing, Azhar (foto/int)

RIAU24.COM - KUANSING- Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Akan melakukan Singkronisasi Data Tata Miskin dan Data Kepala Keluarga (KK), yang terdampak ekonomi akibat Wabah Virus Corona atau Covid-19.

"Dari data masuk di Kuansing, terdapat sekitar 38.101 KK. Tapi dari 38.101 tersebut perlu diverifikasi, sebab masih ada yang belum terdampak secara ekonomi tapi masuk dalam data," ungkap Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Kopdagrin) Kabupaten Kuantan Singingi, Drs. Azhar, MM ketika dihubungi Riau24.com, Jumat (17/4).

zxc1

Untuk itu, Dinas Kopdagrin, Katanya, sudah membuat surat verifikasi dengan seluruh Camat dan para Kepala Desa se Kuantan Singingi. Sebab, ada beberapa kriteria yang memperolehnya, yaitu :

1. Tata Miskin yang memiliki pendapatan dibawah Rp. 1.500.000.

2. Kepala Keluarga yang mendadak miskin (orang yang terdampak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan).

Untuk itu, pihaknya akan melakukan veririfikasi dalam tiga Rayon yaitu:

1. Rayon I pada hari Senin (20/4) meliputi Kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung Toar, Pucuk Rantau dan Kuantan Tengah.

2. Rayon 2 pada hari Selasa (21/4) meliputi Kecamatan Singingi, Singingi Hilir, Sentajo Raya, Benai dan Logas Tanah Darat (LTD)

3. Rayon 3 pada hari Rabu (22/4) Kecamatan Pangean, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Inuman dan Cerenti.

zxc2

Dari 38.101 KK dalam data KK miskin dan KK mendadak miskin, sesuai data pada pada Kartu Keluarga (KK) di NIK masing masing warga, terdapat dalam keterangan mereka tentu telah terdata apakah mereka penerima atau berstatus PKH. Jompo. Baznas.

Sementara Kepala Badan Bappeda Litbang Ir. H. Maisir menyebutkan bahwa jumlah data BDT itu diperluas, yang awalnya 23.000 akan bertambah menjadi 38.101 KK adalah keseluruhan warga yang menerima seperti PKH, Jompo. "Berarti ada penambahan sekitar 15.101, namun itu belum final dan masih dilakukan verifikasi oleh Dinas terkait," ujarnya. (R24/Zar)