Negara Arab Kalah, 11 Mei Inggris Akui Negara Israel, Pengusiran Ratusan Ribu Warga Palestina Dimulai
RIAU24.COM - 11 Mei ada kejadian penting dan bersejarah. Peristiwa di 11 Mei akan selalu menjadi hari bersejarah bagi bangsa Israel, namun menjadi petaka bagi Negara Palestina. 11 Mei 1949 tercatat Inggris mengakui keberadaan Negara Israel sekaligus menjadikan negari Yahudi itu anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Dilansir dari Okezone, usai Perang Arab-Israel pertama, Israel merayakan kemenangannya. Gencatan senjata pun diberlakukan pada 1949 antara Israel dan negara Arab, seperti Mesir, Suriah, Yordania, Irak, hingga Lebanon.
zxc1
Di bawah perjanjian gencatan senjata, Inggris membebaskan 2 ribu tahanan Israel yang ditahan di Siprus. Seiring kejadian itu, terjadi pula pengusiran atas 726 ribu warga Palestina yang dilakukan oleh Israel. Dan bagi orang Palestina dan Arab yang mengungsi tidak dibenarkan kembali ke wilayah Palestina yang telah diduduki.
Perdana Menteri Israel pertama dari Partai Mapai, Ben Gurion. Knesset (Parlemen Israel) memilih Chaim Weizmann sebagai Presiden Israel. Bahasa Ibrani dan Arab menjadi bahasa nasional di Israel.
zxc2
Knesset meloloskan undang-undang Undang-Undang Pemulangan pada 1950. Di bawah hukum itu, semua warga Yahudi yang datang ke Israel berhak diberikan kewarganegaraan Israel. Pada tahun yang sama, 50 ribu warga Yahudi Yaman diam-diam terbang menuju Israel. Beberapa warga dari Lebanon, Irak, Suriah dan Mesir juga melakukan hal yang serupa.
Wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza milik Palestina direbut. Banyak warga Palestina juga diusir Israel dan tinggal sengsara di pengungsian negara-negara Arab lainnya. Pendudukan Yordania atas Tepi Barat juga cuma diakui oleh Inggris dan Pakistan. Demikian yang pernah diberitakan BBC, Kamis (29 November 2012).
Namun rakyat Palestina masih terus berjuang demi kedaulatan. Maka itu muncul Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Organisasi ysng dinyatakan sebagai perwakilan dari warga Palestina untuk internasional.
Meski PLO mengklaim berjuang untuk memerdekakan wilayah Palestina lewat jalir perlawanan bersenjata. Namun pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menutup kantor perwakilan PLO di Washington DC.