Istana Minta BPIP Tanggung Jawab Terkait Pemenang Lelang Motor Jokowi

Alwira 22 May 2020, 13:38
Motor yang Dilelang
Motor yang Dilelang

RIAU24.COM -  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyebutkan mengenai pemenang lelang motor listrik milik Presiden Joko Widodo yang diproses Polda Jambi merupakan tanggung jawab Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Bukan menjadi tanggung jawab Istana maupun Presiden Jokowi.

Tanggung jawab itu kata dia, karena yang menyelenggarakan konser solidaritas kemanusian bertajuk “Bersatu Melawan Corona” yang digelar secara virtual pada hari ini, Ahad (17/5/2020) teraebut adalah BPIP.

“Jadi kalau boleh saya sarankan, bertanya kepada BPIP atau Ketua BPIB. Karena semua mekanisme dalam acara itu atas tanggung jawab dari penyelenggara, BPIP. Jadi Istana tidak ada sangkut pautnya,” ujar Donny Gahral Adian seperti dimuat Beritasatu.com, Jumat (22/5/2020).

Presiden Jokowi sambung dia hanya menyerahkan motornya kepada BPIP yang menjadi panitia penyelenggara konser. Kemudian proses lelang motor listrik tersebut pun dilakukan dibawah tanggung jawab BPIP sebagai penyelenggara.

“Karena kan Istana hanya menyerahkan motor untuk dilelang. Yang melelang itu adalah panitia, dalam hal ini BPIP sebagai penyelenggara,” jelas Donny.

Sehingga, semua pertanyaan terkait teknis dan mekanisme lelang yang akhirnya berujung penangkapan pemenang lelang karena tidak sanggup membayar hasil lelang motor senilai Rp 2,55 miliar, harus dikonfirmasi dan diverifikasi oleh BPIP.

“Jadi pertanyaannya harus kesana, karena teknis lelang dan verifikasi semuanya BPIP. Kalau Istana tidak bisa berkomentar, karena tidak ada sangkut pautnya terhadap itu. Kalau mau jawaban lebih jelas dan teknis ke ketua BPIP saja,” ungkap Donny Gahral Adian.

Juga termasuk juga keberadaan motor listrik Jokowi yang dilelang, lanjutnya. Karena Presiden Jokowi sudah menyerahkan motornya kepada pihak panitia lelang.

“Betul-betul. Itu kan sudah diserahkan kepada panitia. Nah panitia melelang. Nah dalam pelelangan itu menjadi masalah. Karena menjadi masalah, panitia harus bertanggung jawab. Begitu, bukan Istana, bukan presiden,” tegasnya.