RIAU24.COM -  Adik pimpinan Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, Kim Yo-jong, mengancam akan memutuskan hubungan dengan Korea Selatan (Korsel). Ancaman ini dilakukan setelah mengkritik kampanye anti Pyongyang yang dilakukan para pembelot Korut di Korsel dalam mengetahui tanggapan Seoul terhadapnya. 

Sebelumnya, Kim Yo-jong mengecam kampanye selebaran dan mengancam akan mengambil sejumlah langkah. Langkah itu termasuk menutup kantor penghubung, membatalkan perjanjian militer lintas batas 2018 dan sepenuhnya membongkar Kompleks Industri Gaeseong, yang merupakan lokasi industri bersama di mana operasinya sekarang ditangguhkan. 

Dalam sebuah pernyataan juru bicara, Departemen Front Bersatu (UFD) Korut mengatakan bahwa Kim Yo-jong memerintahkan para pejabat untuk memulai mempersiapkan langkah guna menerapkan ancaman yang ia berikan kepada Korsel. 

UFD mengatakan peristiwa terbaru membuat semakin jelas bahwa musuh adalah musuh. Diakui, Korut telah lama mempertimbangkan langkah-langkah tegas untuk melenyapkan provokasi dan menghapus hubungan dengan Korsel.

Departemen itu juga bersumpah akan menghapuskan kantor penghubung antar-Korea yang berlokasi di Kawasan Industri Gaeseong Utara, yang katanya hanya duduk diam tidak bekerja.

UFD juga mengkritik pengumuman Kementerian Unifikasi Korsel bahwa pihaknya sedang mempersiapkan undang-undang untuk mengatur distribusi selebaran propaganda, dengan mengatakan itu hanya alasan. 

Mereka mempertanyakan bagaimana Seoul dapat menandatangani perjanjian militer dengan Pyongyang untuk menghentikan semua kegiatan yang bermusuhan di daerah perbatasan tanpa undang-undang tersebut.

UFD mengatakan sampai RUU diimplementasikan, Korsel tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan dan Korut bertekad untuk melangkah sejauh siklus kejahatan konfrontasi mengambilnya seperti dikutip dari Sindonews mengutip KBS, Sabtu 6 Juni 2020

Kim Yo-jong adalah saudara perempuan pemimpin kuat Korut Kim Jong-un. Ia menjabat sebagai wakil direktur departemen pertama Komite Pusat Partai Buruh yang berkuasa. Ia juga sosok yang mengawasi urusan terkait Korsel.