Pembangunan Gedung Pemekaran Kecamatan Baru, Ini Tanggapan Ketua DPRD

Dahari 15 Jun 2020, 18:29
FOTO: Ketua DPRD Kharul Umam
FOTO: Ketua DPRD Kharul Umam

RIAU24.COM -  BENGKALIS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis tidak keberatan dengan rencana  pembangunan gedung kantor camat untuk kecamatan-kecamatan pemekaran.

Gedung kantor camat merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi kesepakatan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk dilanjutkan pembangunannya.

“Kalau untuk pembangunan gedung kantor kecamatan yang baru silahkan saja dilanjutkan,"ungkap Khairul Umam, Senin 15 Juni 2020.

"Bahwasanya untuk kecamatan hasil pemekaran belum memiliki gedung tersendiri. Karena ini berhubungan dengan  pelayanan publik, maka saat pertemuan antara Banggar dengan TAPD, kita sudah sepakat untuk dilanjutkan pembangunannya,”ungkap Khairul Umam lagi.

Diakuinya, untuk menutupi kekurangan anggaran pada pos belanja barang dan jasa akibat rasionalisasi tahap dua, akan banyak pergeseran anggaran yang diambil dari pos belanja modal. Namun dalam hal tersebut, dengan dilaksanakan pembangunan gedung  kecamatan hasil pemekaran, tidak akan berpengaruh untuk menutupi kekurangan anggaran  pada pos belanja barang dan jasa.

“Tapi dengan catatan, untuk proyek strategis lainnya dengan nilai milyaran rupiah harus ditunda, dan ini juga  sudah kita sepakati, antara banggar dengan TAPD,”ucap Khairul Umam lagi.

Menurut Khairul Umam, pergeseran anggaran dari belanja modal tersebut, akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan sejumlah kegiatan akibat pergeseran tahap dua. Diantaranya adalah untuk gaji pegawai honor dan guru madrasah, operasional kantor, SPPD, TPP, serta iuran Jamkesmasda.

“Karena sudah menjadi keputusan bersama, maka kita  berharap anggaran untuk menutupi kekurangan pada pos belanja barang  dan jasa ini ada,”ujarnya.

Disinggung soal proyek strategis lainnya, selain gedung kecamatan, tetap dilanjutkan pembangunannya, Khairul mengatakan apa yang diputuskan dalam rapat antara Banggar dan TAPD merupakan komitmen bersama dan sudah melalui berbagai pertimbangan. 

“Kalau soal urgen tentu semua urgen karena kan sudah melalui pembahasan bersama saat perencanaan. Namun, dengan kondisi saat ini, maka dari yang urgen tersebut perlu kita saring lagi mana yang paling  prioritas. Itu dulu yang kita lanjutkan,”pungkasnya.