Ini Kata Khofifah Soal Jokowi Minta Angka Covid-19 Turun dalam 2 Minggu

M. Iqbal 26 Jun 2020, 11:47
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

RIAU24.COM - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menanggapi tentang waktu dua minggu yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka Covid-19.

Khofifah mengatakan jika pihaknya akan semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19. "Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (Covid-19-red). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," ujar Khofifah dilansir dari Sindonews.com, Jum'at, 26 Juni 2020.

Dia menjelaskan, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Bahkan, masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Dikatakannya lagi, fakta jika tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survey IKA FKM UNAIR masih kurang maksimal, menjadi salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.

Berdasarkan temuan survey tersebut didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yg aman.

Ketika Idul Fitri himbauan untuk bersilaturahmi sementara agar dilakukan secara virtual pun juga dampaknya kurang maksimal. Bagi mereka silaturahmi tanpa bertemu dianggap kurang afdol.

Khofifah melanjutkan, menuntaskan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 ini bisa diputus.

"Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level Provinsi dan berlanjut ke Kabupaten/Kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri," kata dia lagi.

"Selain itu, butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri," tandasnya.