RIAU24.COM - JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo yang membubarkan 18 lembaga negara mendapat beragam respon dari publik. Pembubaran itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tertanggal 20 Juli 2020.

Banyak pihak yang mendukung. Tapi tak sedikit yang gamang dan bertanya-tanya. Salah satunya adalah Natalius Pigai yang menurutnya langkah Jokowi itu masih saja kurang.

Menurutnya, Jokowi tidak cukup hanya dengan membubarkan 18 lembaga negara saja. Sebaliknya, orang nomor satu itu juga harus buka-bukaan pula soal anggaran negara yang dihemat dari pembubaran 18 lembaga itu.

Selain itu, Presiden juga harus transparan berapa tingkat efisiensi karyawan. Begitu juga dengan aset-aset yang diefektifkan.

Demikian disampaikan mantan komisioner Komnas HAM itu melalui akun Twitter pribadi miliknya, @NataliusPigai2, Rabu (22/7/2020).

“Saya ingin tahu. Kalau berani Pak Jokowi umumkan berapa anggaran yang dihemat, berapa karyawan yang diefisiensikan dan berapa aset (kantor) yang diefektifkan?” tulisnya.

Menurutnya, hal itu pula yang semestinya bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jika tidak bisa melakukan hal itu, kata Natalius, katanya, maka lembaga yang dibubarkan adalah lembaga palsu.

“Jika Jokowi tidak bisa maka itu lembaga abal-abal dan etok-etok (pura-pura),” tegasnya.

“Pak Jokowi kami lebih paham dan profesional. Maaf Saya ketawa!” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo ikut angkat bicara terkait pembubuaran 18 lembaga.

Tjahjo menyatakan, pembubaran itu dilakukan bukan karena realokasi anggaran penanganan Covid-19, tapi lebih kepada penyederhanaan birokrasi.

“Daripada nanti menjadi birokrasi yang dalam tanda petik timbul tumpang tindih,” terangnya.

Presiden Jokowi sejak awal, kata Tjahjo, menginginkan manajamen pemerintahan yang smart dan sederhana.

“Sehingga melayani masyarakat memberikan perizinan itu bisa cepat,” katanya.