RIAU24.COM - Ketua Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengkritik cara pendistribusian vaksin COVID-19 yang “sangat tidak merata dan tidak adil”, dengan menunjukkan bahwa hanya 10 negara yang telah memberikan 75 persen dari semua vaksinasi.

Berbicara dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, Antonio Guterres mengatakan 130 negara belum menerima satu dosis vaksin. “Pada saat kritis ini, pemerataan vaksin merupakan ujian moral terbesar di hadapan masyarakat global,” ujarnya.

Guterres menyerukan Rencana Vaksinasi Global yang mendesak untuk menyatukan mereka yang memiliki kekuatan untuk memastikan distribusi vaksin yang adil - ilmuwan, produsen vaksin dan mereka yang dapat mendanai upaya tersebut - untuk memastikan semua orang di setiap negara mendapatkan inokulasi sesegera mungkin. Sekretaris jenderal selanjutnya meminta kekuatan ekonomi terkemuka dunia dalam Kelompok 20 untuk membentuk gugus tugas darurat yang harus memiliki kapasitas untuk menyatukan "perusahaan farmasi dan pelaku industri dan logistik utama".

Guterres mengatakan pertemuan pada hari Jumat dari Kelompok Tujuh negara industri teratas "dapat menciptakan momentum untuk memobilisasi sumber daya keuangan yang diperlukan".

Dilaporkan dari markas besar PBB, editor diplomatik Al Jazeera James Bays mengatakan ada kesepakatan luas mengenai potensi masalah di masa depan dalam perang melawan pandemi karena distribusi vaksin yang tidak merata.

“Negara-negara kaya sedang memvaksinasi orang tetapi banyak bagian lain dunia tidak. Anda tidak akan pernah bisa menyingkirkan COVID-19 jika sudah menyebar di beberapa bagian dunia dan berpotensi bermutasi, dan berpotensi di masa depan membuat vaksin tidak berfungsi,” kata Bays.

“Kurang dari 1 persen dari vaksin COVID-19 secara global telah diberikan di 32 negara yang saat ini menghadapi krisis kemanusiaan paling parah.”

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, yang negaranya memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan bulan ini, mendesak PBB untuk mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata di zona konflik untuk memungkinkan pengiriman vaksin COVID-19.

Inggris mengatakan lebih dari 160 juta orang berisiko dikeluarkan dari vaksinasi virus korona karena mereka tinggal di negara-negara yang dilanda konflik dan ketidakstabilan, termasuk Yaman, Suriah, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.

“Organisasi kemanusiaan dan badan-badan PBB membutuhkan dukungan penuh dari dewan untuk dapat melakukan pekerjaan yang kami minta mereka lakukan,” kata Barbara Woodward, duta besar Inggris untuk PBB.

zxc2

Woodward mengatakan gencatan senjata sebelumnya telah digunakan untuk melakukan vaksinasi, merujuk pada jeda dua hari dalam pertempuran di Afghanistan pada 2001 yang memungkinkan 35.000 pekerja kesehatan dan sukarelawan untuk memvaksinasi 5,7 juta anak di bawah usia lima tahun untuk melawan polio.

Selain itu, tiga belas menteri dijadwalkan untuk berpidato pada pertemuan tentang peningkatan akses ke COVID-19, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang baru Antony Blinken. Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan Meksiko akan menekankan pentingnya akses yang sama bagi semua negara terhadap vaksin COVID-19 pada pertemuan dewan.

Dia sangat kritis bahwa negara-negara tempat vaksin diproduksi memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi, sementara negara-negara Amerika Latin mengalami masalah dalam mendapatkan suntikan.

Program COVAX Organisasi Kesehatan Dunia, sebuah proyek ambisius untuk membeli dan mengirimkan vaksin virus corona untuk orang-orang termiskin di dunia, telah gagal mencapai tujuannya untuk memulai vaksinasi di negara-negara miskin pada saat yang sama ketika suntikan diluncurkan di negara-negara kaya. Banyak negara berkembang bergegas dalam beberapa pekan terakhir untuk menandatangani kesepakatan pribadi mereka untuk membeli vaksin, tidak mau menunggu COVAX.

Woodward mengatakan Inggris mendukung pencadangan 5 persen dosis COVAX sebagai penyangga "upaya terakhir" untuk memastikan bahwa populasi berisiko tinggi memiliki akses ke vaksin COVID-19.

Virus corona telah secara resmi menginfeksi lebih dari 109 juta orang dan menewaskan sedikitnya 2,4 juta di antaranya. Tetapi banyak negara belum memulai program vaksinasi dan bahkan negara-negara kaya menghadapi kekurangan dosis vaksin karena para produsen berjuang untuk meningkatkan produksi.