RIAU24.COM - Kepala Kanwil DJPb Perwakilan Riau, Ismed Saputra menyebutkan jika, berdasarkan data APBN sampai dengan akhir Juni 2021, alokasi APBN di Provinsi Riau yakni sebesar Rp 29,04 Triliun.

"Sebesar Rp 8,20 Triliun dialokasikan pada DIPA K/L yang terdiri dari 486 Satuan Kerja di seluruh Provinsi Riau. Dan sebesar Rp 20,83 Triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)," kata dia dalam press release kinerja APBN Triwulan II Tahun 2021 Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau, Kamis, 22 Juli 2021.

Ismed merincikan, hingga Juni 2021, realisasi belanja K/L sampai 30 Juni 2021 berjalan on-track dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 40% di Semester I yakni sebesar 44,68%. Tapi, masih diperlukan perhatian khusus pada Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial yang masing-masing baru mencapai 35,37% dan 6,73%.

"Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Belanja K/L hingga 30 Juni 2021 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 atau 39,26%," rincinya.

Secara kelembagaan, lanjutnya, prosentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh satuan kerja lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun secara nilai realisasi dan pagu tertinggi masih didominasi oleh serapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun program yang juga cukup mendominasi adalah serapan anggaran untuk Infrastruktur Konektivitas. 

Anggaran pada program ini digunakan untuk beberapa proyek strategis yang akan memberikan multiplier effect bagi Riau, yakni pembangunan JDU SPAM Regional Durolis Provinsi Riau, preservasi Jalan Sei. Akar – Bagan Jaya dan pembangunan jembatan Nilo.

Prosentase serapan semester 1/2021 terhadap berdasarkan jenis belanja terhadap pagu adalah sebagai 
berikut. Untuk belanja Kementerian/Lembaga masih didominasi oleh Belanja Pegawai (55,23%), disusul 
Belanja Barang (39,90%) serta Belanja Modal (35,37%). Sedangkan untuk TKDD realisasi tertinggi terjadi pada Dana Bagi Hasil sebesar (76,3 %), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (59,87 %) dan Transfer Dana Alokasi Umum (53,03%).

Khusus Belanja Modal, kata Ismed, meski serapan Semester 1/2021 masih 35,37 persen, namun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 12,74 %. Faktor pendorong percepatan proses lelang untuk belanja modal konstruksi, percepatan penunjukkan para pejabat pengelola keuangan, terealisasinya beberapa jenis belanja modal yang mengalami penundaan pada tahun 2020. Dengan realisasi belanja modal yang tinggi ini, pemerintah ingin menjaga momentum pembangunan infrastruktur maupun berbagai belanja di bidang investasi.

Sementara itu, terkait realisasi TKDD per Pemda yang mencapai Rp 11,44 Triliun (54,94%), Kabupaten Bengkalis merupakan Pemda dengan tingkat realisasi TKDD paling tinggi (68,6%). Sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tingkat realisasi terendah (34,6%). Realisasi DAK Fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp 86,4 Miliar atau 5,2% dari Pagu Rp 1,68 Triliun.

Kemudian Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan tingkat penyaluran tertinggi yaitu 12,1 %. Sampai dengan Triwulan II 2021 masih terdapat 4 Pemda yang belum salur sama sekali yaitu Pemprov Riau, Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Adapun penyampaian persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I diperpanjang dari 21 Juli menjadi 31 Agustus 2021.

"Realisasi Dana Desa per kabupaten mencapai Rp488,6 Miliar (32,9%) dengan Kabupaten Rokan Hulu memiliki tingkat penyaluran tertinggi (38,8%) dan Kabupaten Rokan Hilir terendah dengan tingkat penyaluran 16,6%," tandasnya.