Jubir Luhut Enggan Tanggapi Pelaporan Pigai dan Sebut Begini

M. Iqbal 7 Oct 2021, 12:39
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi

RIAU24.COM - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu tokoh yang dilaporkan Eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai sebagai pelaku rasis ke warga Papua.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi enggan menanggapi ancaman Natalius Pigai itu. Dia hanya menekankan bahwa pemerintah memiliki keinginan tulus untuk memajukan pembangunan di Papua dan mensejahterakan rakyat Papua.

"Saya rasa pemerintah mempunyai keinginan yang tulus untuk terus memajukan pembangunan fisik dan non fisik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di Papua," ucapnya dilansir dari Detik.com, Kamis, 7 Oktober 2021.

Dia menambahkan, pemerintah selalu terbuka terhadap masukan-masukan yang ada. Khususnya masukan yang solutif, konstruktif, dan objektif untuk kemajuan Papua.

"Tentunya kami terbuka terhadap masukan yang lebih solutif, konstruktif, objektif untuk Papua," kata dia.

Untuk diketahui, Natalius Pigai, mengancam akan melaporkan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Menteri Sosial Tri Rismaharani, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono sebagai pelaku rasis ke warga Papua.

Pigai mengklaim memiliki bukti dugaan rasisme tersebut. "Saya akan melaporkan tokoh-tokoh nasional: Sri Sultan, Risma, LBP, Hendro, dan kawan-kawan sebagai pelaku rasis kepada rakyat Papua dengan bukti otentik kepada polisi," ucap Pigai belum lama ini.

Pihak Pigai mengatakan memiliki bukti-bukti soal dugaan rasis oleh tokoh-tokoh yang akan dilaporkan itu.

"Kami punya bukti-bukti autentik. Ada pernyataan-pernyataan yang kami pegang. Intinya, kami punya bukti," ujar pengacara Pigai, Marthen Goo, saat dimintai konfirmasi, Selasa (5/10/2021).

Ancaman itu dilontarkan Natalius Pigai usai ia dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan rasisme. Ini bermula dari cuitan Pigai yang diduga berisi pesan rasialisme ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.