RIAU24.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga Ketua DPR RI, Puan Maharani bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Merdeka. 

Pertemuan keduanya tersebut dinilai ada keterkaitannya dengan dukungan politik 2024 mendatang. 

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai ada dua hal yang menjadi fokus pembicaraan keduanya yakni soal politik kebangsaan dan politik elektoral. 

Dia menyebut dari segi politik kebangsaan salah satunya terkait kritik terhadap Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan DPR.

"Saya kira yang dibicarakan keduanya itu menyangkut dua hal, yang pertama politik kebangsaan ya. Misalnya terkait bagaimana menyikapi sejumlah Undang-undang yang cukup krusial dan mendapatkan protes yang cukup luar biasa dari publik. Misalnya terkait UU Cipta Kerja yang saat ini belum selesai ataupun baru selesai tapi menimbulkan resistensi yang luar biasa. Jadi kritik BEM UI terhadap Puan itu sepertinya menjadi topik yang cukup penting, cukup strategis dan our hand antara yang dibicarakan presiden dengan Puan. Termasuk dengan misalnya bagaimana persiapan menuju 2024 supaya semuanya terselenggara secara tuntas, sukses dan tentu berdasarkan kejujuran dan adil," kata Adi kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).

Adi menuturkan fokus kedua tentang politik elektoral terkait upaya mencari dukungan untuk Puan maju dalam pilpres 2024. 

Sebab menurut Adi, Jokowi tidak pernah terlihat mengendorse atau memberikan dukungan kepada Puan sejauh ini.

"Yang kedua tentu bicara tentang politik elektoral. Apapun judulnya, sampai saat ini Puan Maharani itu kan kelihatan belum menyerah untuk mendapatkan tiket pencapresan apalagi Puan ini anak biologis, anak ideologisnya Bung Karno. Tentu saja sampai detik-detik terakhir akan berupaya mencari dukungan politik termasuk dari presiden," tuturnya.

"Selama ini Jokowi kan nggak pernah terlihat mengendorse ataupun memberikan dukungan politik, tidak pernah memberikan kode-kode memberikan dukungan Puan Maharani. Jadi pertemuan ini juga bisa dimaknai sebagai upaya bahwa Puan adalah orangnya Jokowi dan juga berhak untuk diendorse dan berhak didukung oleh Jokowi. Karena apapun judulnya Puan dan Jokowi sama-sama kader PDIP. Jadi Jokowi enforcement politiknya jangan hanya kelihatan diberikan kepada Ganjar, jangan hanya diberikan kepada Prabowo Subianto, kepada Erick, Sandi, Airlangga dan seterusnya, tapi Puan juga layak sebenarnya diberikan dukungan, endorsement ataupun dukungan politik menuju 2024," lanjutnya.

Menurut Adi, Puan ingin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya merupakan orang dekat Jokowi. 

Dalam pertemuan itu, Adi menilai Puan seperti ingin memberikan sinyal bahwa dirinya orang dekat Jokowi yang tidak bisa dihilangkan dari radar pencapresan.

"Pembicaraan kedua tokoh ini tentu bisa dimaknai dalam konteks itu, Puan ingin menunjukkan kepada publik, bahwa Puan juga adalah orang dekatnya Jokowi yang sama-sama berasal dari partai dan saat ini adalah Ketua DPR. Persoalan of the day nya apakah diumumkan sebagai capres oleh PDIP itu lain hal. The end of the day nya elektabilitas nya naik atau tidak itu lain hal. Tapi setidaknya Puan sepertinya perlu memberikan sinyal bahwa Puan adalah orang dekatnya Jokowi yang tidak bisa dihilangkan dari radar pencapresan di 2024," imbuhnya melansir detik.com, Sabtu (25/3). 

(***)