RIAU24.COM - Pemerintahan Israel terancam kolaps. Rezim pemerintahan sayap kanan dalam sejarah ini di ambang kekacauan, usai terjadinya protes besar-besaran pada Senin, 27 Maret 2023.

Pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Galant oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi pemicunya.

Laman AFP, Senin, 27 Maret 2023 melaporkan, pemecatan Galant semakin menuai amarah publik yang mendesak agar pemerintah menghentikan rencananya merombak sistem peradilan di negara itu melalui pengesahan RUU baru.

RUU reformasi ini mencakup pemberian lembaga eksekutif, dalam hal ini Netanyahu dan parlemen Knesset, kontrol yang lebih besar untuk menunjuk penempatan hakim di Mahkamah Agung.

Tak hanya itu, reformasi peradilan yang dicetuskan Netanyahu juga memungkinkan pemerintah untuk mengesampingkan putusan pengadilan berdasarkan mayoritas. 

Padahal, seharusnya Mahkamah Agung bertindak secara independen dan tidak terpengaruh oleh pemerintah.

Galant salah satu dari puluhan ribu orang di Israel yang tidak menyetujui adanya reformasi peradilan tersebut. 

Puluhan ribu demonstran telah berhamburan ke jalanan di berbagai kota di Israel mengecam pemecatan Galant sekaligus menyerukan pemerintah agar segera membatalkan pengesahan RUU itu.

Adapun pemecatan anggota paling senior di partai Likud ini terjadi usai dia secara terbuka mendesak pemerintah untuk menghentikan kelanjutan pengesahan RUU reformasi peradilan sehari sebelumnya.

Galant juga memperingatkan bahwa perpecahan yang telah terjadi selama berminggu-minggu di penjuru Israel, sejak rencana pengesahan RUU itu dipublikasikan, akan berdampak buruk pada militer hingga mengancam keamanan nasional.

Menurut Netanyahu, tindakan Galant termasuk pelanggaran. Dia mengatakan, berhak memecatnya dari jabatan yang baru diduduki selama tiga bulan itu.

Sebelumnya, berbagai sumber dari partai Likud mengatakan, Netanyahu kemungkinan akan menunda kelanjutan RUU reformasi peradilan ini menyusul kerusuhan yang berlangsung di penjuru Israel. 

Namun, belum jelas apakah Netanyahu akan memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut secara publik.

(***)