RIAU24.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmen negara maju untuk membantu pendanaan perubahan iklim sebesar US$ 100 miliar per tahun hingga saat ini belum terpenuhi. 

Padahal dibutuhkan kerja sama global untuk menghadapi tantangan ini baik dari sisi pembiayaan, teknologi dan keahlian.

"Langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar US$ 100 miliar per tahun yang hingga saat ini masih belum terpenuhi," kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (25/6/2023).

Sri Mulyani menyebut saat ini banyak negara berkembang memiliki keterbatasan dalam pendanaan perubahan iklim.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem keuangan global termasuk bank pembangunan multilateral dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan (financing gap) terutama untuk negara berkembang.

Di sisi lain, diperlukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan intensitas lebih tinggi yang berbahaya dan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan (loss and damage) baik pada alam maupun manusia. 

Berbagai upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas bank pembangunan multilateral dan lembaga keuangan.

"Termasuk memprioritaskan fasilitas hibah dan concessional financing lainnya," kata dia.

Sebelumnya, dalam pembukaan pertemuan the Paris Summit for a New Financing Pact Presiden Emmanuel Macron menyampaikan dunia membutuhkan gebrakan keuangan publik (public finance shock) untuk menghadapi tantangan dari perubahan iklim. 

Mengingat sistem keuangan global saat ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penanganan tantangan global.
Advertisement

Para pembuat kebijakan dan negara-negara diharapkan tidak mengembangkan kebijakan untuk mempertandingkan antara upaya mengentaskan kemiskinan dengan upaya melindungi planet. Sebab keduanya upaya tersebut seharusnya berjalan beriringan.

"Pada pertemuan tersebut terdapat empat isu yang menjadi fokus diskusi, yaitu reformasi lembaga keuangan internasional dan arsitektur pembiayaan internasional; penanaman modal pada infrastuktur berkelanjutan; pengembangan sumber daya tambahan untuk perubahan iklim; serta mobilisasi investasi sektor swasta," pungkasnya.

(***)