RIAU24.COM - Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, telah memberikan grasi kepada peneliti hak asasi manusia Patrick Zaki dan pengacara Mohamed el-Baqer, seperti yang dilaporkan oleh media milik pemerintah.

Pengampunan itu diberikan pada Rabu (19/7), hanya sehari setelah Patrick Zaki menerima hukuman tiga tahun penjara karena diduga menyebarkan berita bohong.

Peneliti berusia 32 tahun itu dipenjara berdasarkan artikel yang ditulisnya yang menyoroti diskriminasi yang dihadapi oleh minoritas Kristen Koptik Mesir.

Selain pengampunan Patrick Zaki, Presiden el-Sisi juga memberikan grasi kepada pengacara Mohamed el-Baqer, yang mewakili Alaa Abd el-Fattah, tahanan politik paling terkemuka di Mesir.

El-Baqer telah ditahan pada 2019 dan kemudian dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas tuduhan menyebarkan informasi palsu, menyalahgunakan media sosial, dan berafiliasi dengan kelompok "teroris".

Panggilan untuk pembebasan lebih lanjut dan kebebasan segera

Kabar pengampunan itu mendapat apresiasi dari para aktivis HAM. Hossam Bahgat, direktur eksekutif Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi, yang mewakili Patrick Zaki di pengadilan, menyambut baik pengampunan itu dan menyerukan pembebasan segera ribuan orang lainnya yang ditahan di Mesir karena alasan politik.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan atas hukuman Patrick Zaki melalui tweet dan mendesak agar dia dan orang-orang lain yang ditahan secara tidak adil segera dibebaskan.

Penangkapan dan latar belakang Patrick Zaki

Patrick Zaki, seorang mahasiswa pascasarjana di Universitas Bologna, ditangkap oleh otoritas Mesir pada Februari 2020 setibanya di Bandara Internasional Kairo saat mengunjungi keluarganya.

Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menegaskan kembali komitmen teguh Roma untuk menyelesaikan kasus Patrick Zaki secara positif.

Mesir baru-baru ini mengampuni banyak tahanan menyusul pengawasan internasional atas catatan hak asasi manusianya selama menjadi tuan rumah KTT perubahan iklim PBB pada November.

Terlepas dari pengampunan ini, ribuan tahanan politik diyakini tetap berada dalam tahanan Mesir, dengan banyak yang ditahan tanpa pengadilan.

Dalam upaya mendorong dialog, pemerintah memprakarsai dialog nasional tahun ini untuk terlibat dengan oposisi yang sangat lemah setelah satu dekade penindasan menyusul penggulingan presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu, Mohamed Morsi.

(***)