RIAU24.COM - Ketua DPR Amerika Serikat, Kevin McCarthy mengumumkan bahwa dia telah menginstruksikan tiga komite yang dipimpin Partai Republik untuk meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, pada Selasa (12/9/2023). 

"Langkah logis berikutnya ini akan memberikan komite kami kekuatan penuh untuk mengumpulkan semua fakta dan jawaban bagi publik Amerika," kata McCarthy, dikutip CNBC International.

Dia mengeklaim bahwa Biden telah berbohong kepada rakyat Amerika tentang pengetahuannya tentang urusan bisnis luar negeri keluarganya.

Penyelidikan akan dipimpin oleh Perwakilan Partai Republik James Comer dari Kentucky, yang mengetuai Komite Pengawas DPR, berkoordinasi dengan Ketua Komite Kehakiman Jim Jordan dari Ohio dan Perwakilan Jason Smith, Mo., yang mengetuai Komite Cara dan Sarana.

Ian Sams, juru bicara kantor penasihat Gedung Putih, mengatakan anggota DPR dari Partai Republik telah menyelidiki Biden selama sembilan bulan dan tidak menemukan bukti adanya kesalahan.

McCarthy rupanya membatalkan sumpahnya sebelumnya bahwa penyelidikan pemakzulan akan dilakukan melalui pemungutan suara di DPR. 

Keputusannya untuk mengarahkan komite untuk meluncurkan penyelidikan tanpa pemungutan suara menunjukkan bahwa dia tidak memiliki cukup dukungan di DPR untuk melanjutkan penyelidikannya.

Anggota Senat dari Partai Republik telah menyatakan skeptisismenya selama musim panas bahwa DPR telah menemukan cukup bukti untuk membenarkan penyelidikan pemakzulan.

Komite Pengawas DPR yang dipimpin Partai Republik meluncurkan penyelidikan pada bulan Januari atas tuduhan bahwa Biden mengambil keuntungan dari urusan bisnis putranya, Hunter, ketika dia menjadi wakil presiden.

Anggota DPR Jamie Raskin dari Maryland, anggota Partai Demokrat di Komite Pengawas, menyebut penyelidikan Partai Republik sebagai "kegagalan total".

"Banyak bukti yang mereka kumpulkan, termasuk ribuan halaman catatan bank dan laporan aktivitas mencurigakan serta kesaksian berjam-jam dari para saksi, secara keseluruhan menunjukkan bahwa Presiden Biden tidak melakukan kesalahan dan makin membantah teori konspirasi Partai Republik," kata Raskin.

McCarthy berada di bawah tekanan dari anggota sayap kanan partainya untuk menyerang Biden lebih langsung menjelang pemilihan presiden 2024, tuntutan yang mendapatkan pengaruh baru pada musim gugur ini karena Kongres menghadapi tenggat waktu yang semakin dekat pada akhir bulan untuk menghindari penutupan pemerintah.

Ketua DPR perlu meloloskan anggaran sementara untuk menghindari penutupan pemerintahan, namun Partai Republik sayap kanan menuntut tindakan terhadap pemakzulan sebagai imbalan atas dukungan mereka untuk menjaga pemerintah tetap beroperasi.

Anggota Parlemen Marjorie Taylor Greene dari Georgia secara eksplisit mengatakan bahwa dia tidak akan memilih untuk mendanai pemerintah kecuali DPR membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Biden.

Greene telah menganjurkan pemakzulan terhadap Biden sejak hari ia dilantik, dan ia mengajukan artikel resmi pemakzulan terhadap Biden pada hari pertamanya menjabat sebagai presiden pada 2021.

Tuntutan seperti yang diajukan Greene, yang menghubungkan dua peristiwa yang tidak berhubungan, menegaskan tekanan-tekanan yang saling bertentangan yang dihadapi McCarthy ketika ia mencoba untuk memadamkan kelompok konservatif yang bergejolak dalam kaukusnya sekaligus mencegah penutupan pemerintahan.

Namun ada juga penolakan terhadap usulan McCarthy dari kalangan Partai Republik.

Perwakilan Colorado Ken Buck, seorang anggota Partai Republik terkemuka di Komite Kehakiman DPR dan Kaukus Kebebasan, menyatakan keberatan yang kuat baru-baru ini tentang prospek pemungutan suara untuk memakzulkan Biden di DPR.

"Waktu pemakzulan adalah saat terdapat bukti yang menghubungkan Presiden Biden - jika ada bukti yang menghubungkan Presiden Biden dengan kejahatan tingkat tinggi atau pelanggaran ringan. Itu tidak ada saat ini," kata Buck. ***