RIAU24.COM - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, selama kunjungannya ke Rusia, memeriksa pembom berkemampuan nuklir Moskow, proyektil hipersonik dan juga kapal perang canggih dari armada Pasifiknya pada Sabtu (16 September).

Dia didampingi oleh menteri pertahanan Presiden Vladimir Putin Sergei Shoigu di Vladivostok.

Dalam sebuah video yang dirilis oleh kementerian pertahanan Rusia, keduanya terlihat tersenyum ketika mereka memeriksa beberapa pembom nuklir Rusia di lapangan terbang sebelum naik kapal perang.

Shoigu menunjukkan kepada Kim pembom strategis Rusia - Tu-160, Tu-95 dan Tu-22M3 - yang mampu membawa senjata nuklir dan membentuk tulang punggung pasukan serangan udara nuklir Rusia, kata kementerian pertahanan Rusia.

"Pesawat itu bisa terbang dari Moskow ke Jepang dan kemudian kembali lagi," kata Shoigu kepada Kim tentang satu pesawat.

Shoigu kemudian menunjukkan kepadanya pesawat pencegat supersonik MiG-31I yang dilengkapi dengan rudal hipersonik Kinzhal.

Duta Besar Rusia untuk Korea Utara, Alexander Matsegora, dalam konferensi pers, mengatakan bahwa program Kim sangat intens dan belum jelas berapa lama dia akan tinggal di Rusia, kantor berita negara RIA melaporkan.

RIA lebih lanjut mengutip Oleg Kozhemyako, gubernur wilayah Primorye Vladivostok, yang mengatakan bahwa ia akan melakukan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara mengenai kemitraan dalam olahraga, pariwisata dan budaya pada hari Minggu (17 September).

Kim memeriksa fregat Armada Pasifik Rusia

“Kim juga memeriksa fregat Armada Pasifik Rusia Marsekal Shaposhnikov di Vladivostok dan melihat demonstrasi sistem kontrol proyektil,” kata RIA.

AS telah memperingatkan bahwa langkah Rusia untuk mendapatkan akses ke stok Korea Utara akan menjadi pelanggaran sanksi PBB dan akan dipenuhi dengan pembalasan yang kuat.

AS juga mengklaim bahwa Rusia akan membeli roket dari Pyongyang untuk digunakan melawan Ukraina.

Sementara itu, Putin sebelumnya mengatakan dia akan membantu Korea Utara mengembangkan satelit, yang selanjutnya menarik kekhawatiran dari AS.

"Itu cukup mengganggu dan berpotensi melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dipilih Rusia sendiri di masa lalu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan pada hari Rabu.

(***)