RIAU24.COM -Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membahas tukar guling.

AHY menyebutkan, istilah tukar guling yakni dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo Subianto akan diganti dengan jatah Partai Demokrat masuk kabinet pemerintahan Jokowi.

"Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu," kata AHY, dalam Rapat Pleno Pengurus DPP Partai Demokrat, di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jakarta Jumat (13/10/2023).

Dia mengungkapkan, pertemuan SBY dan Presiden Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Yang mana, parpol tersebut merupakan parpol yang tergabung dalam kabinet.

"Sebetulnya pertemuan itu didorong oleh para elit pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Demokrat ada dalam Koalisi Indonesia Maju, dan tentunya secara umum partai-partai pengusung adalah partai-partai yang ada dalam pemerintahan, sehingga kalau Pak SBY bertemu bersilaturahim dengan Presiden Jokowi akan bagus," ungkap dia.

"Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one on one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024,” lanjut AHY.

Lebih lanjut, AHY mengatakan, bahwa terkait perombakan kabinet atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kalau urusan kabinet, tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden. Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” imbuh AHY.

Sebagai informasi, SBY dan Presiden Jokowi melakukan pertemuan di Istana Bogor, pasa 3 Oktober 2023. 

Pertemuan keduanya pun dikaitkan dengan isu tawaran kepasa Partai Demokrat untuk bergabung dengan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Terlebih, Menteri Pertahanan saat mengalami kekosongan usai Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri karena terjerat kasus dugaan korupsi.

(***)