Israel: Direktur Mossad Mengunjungi Qatar Untuk Membahas Situasi Penyanderaan

Amastya 31 Oct 2023, 19:59
Sebuah manuver tank Israel di dalam Jalur Gaza, seperti yang terlihat dari Israel, 31 Oktober 2023 /Reuters
Sebuah manuver tank Israel di dalam Jalur Gaza, seperti yang terlihat dari Israel, 31 Oktober 2023 /Reuters

RIAU24.COM David Barnea, kepala Mossad, yang merupakan badan intelijen nasional Israel, mengunjungi Qatar selama akhir pekan.

Beberapa laporan media mengatakan bahwa ia berada di Qatar untuk mengambil bagian dalam diskusi tentang potensi kesepakatan untuk membebaskan sandera di Kota Gaza dengan imbalan bantuan kemanusiaan ke Gaza, The Wall Street Journal melaporkan.

Laporan itu mengutip orang-orang yang akrab dengan pembicaraan bahwa Hamas menuntut Israel untuk mengizinkan bantuan, pengiriman bahan bakar, dan gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan potensial.

Sesuai laporan, para pejabat Mesir mengatakan bahwa Hamas tampaknya juga ingin membahas kemungkinan pembebasan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Seseorang yang akrab dengan masalah ini mengatakan seperti dikutip oleh laporan bahwa negosiasi menjadi lebih sulit sejak Israel mengintensifkan pemboman dan memperluas operasi daratnya di Jalur Gaza.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan seruan gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas, dengan mengatakan itu tidak akan terjadi.

Pernyataannya datang ketika PBB mengeluarkan peringatan bahwa tidak cukup bantuan yang datang untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam sebuah briefing kepada pers asing, Netanyahu mengatakan gencatan senjata akan berarti menyerah kepada Hamas.

"Seruan gencatan senjata adalah seruan agar Israel menyerah kepada Hamas, menyerah pada terorisme. ini tidak akan terjadi," katanya, bersumpah Israel akan berjuang sampai pertempuran dimenangkan.

Menteri Pertahanan Israel tentang Kekerasan Vigilante Terhadap Palestina

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Senin (7 Oktober) mengatakan bahwa hanya pasukan militer dan keamanan negara itu yang memiliki hak hukum untuk menggunakan kekuatan di Tepi Barat yang diduduki.

Pernyataannya datang di tengah foya kekerasan oleh pemukim Yahudi ekstremis, termasuk pembunuhan dan pemindahan beberapa warga Palestina di wilayah itu.

"Tidak ada badan swasta dengan cara apa pun yang berwenang untuk menggunakan kekuatan," kata Gallant pada konferensi pers tentang operasi militer Israel yang sedang berlangsung terhadap Hamas di Jalur Gaza.

"Setiap tindakan yang melanggar ini tidak dapat diterima dan harus sangat mengganggu kami," katanya.

(***)