RIAU24.COM -Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di New York, Craig Mokhiber, mundur dari jabatan. 

Hal ini ia lakukan di tengah situasi panas perang antara Israel dan milisi Hamas yang kian mengecam. 

Diberitakan The Guardian, kabar pengunduran diri Mokhiber itu mencuat usai yang bersangkutan menulis surat kepada Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa, Volker Turk. 

Surat tertanggal 28 Oktober itu dia bagikan ke publik pada Selasa (31/10) dan tersebar luas di media sosial.

"Ini akan menjadi komunikasi terakhir saya kepada Anda," tulis Mokhiber dalam suratnya.

Mokhiber mundur dari posisinya karena merasa badan kemanusiaan itu gagal mencegah genosida di Palestina.

Dia juga menyoroti Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara di Eropa yang dinilai "sepenuhnya terlibat dalam serangan mematikan" di daerah kantong Palestina itu.

"Sekali lagi kita melihat genosida di depan mata kita dan PBB tampaknya tak berdaya untuk menghentikannya," tulis Mokhiber.

Dia mencatat PBB yang berulang kali gagal mencegah genosida seperti yang dialami Tutsi di Rwanda, Muslim di Bosnia, Yazidi di Irak, dan Rohingya di Myanmar.

"Komisaris Tinggi kami gagal lagi," tulisnya.

Mokhiber menuliskan bahwa pembantaian besar-besaran rakyat Palestina saat ini, yang menurutnya berakar dari ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan "kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, yang sepenuhnya didasarkan pada status mereka sebagai orang Arab."

Ia kemudian menilai AS, Inggris, dan negara-negara Eropa terlibat dalam kekerasan ini karena negara-negara itu tidak hanya menolak kewajiban di bawah Konvensi Jenewa, tetapi juga mempersenjatai Israel, bahkan melindungi Negeri Zionis.

Dalam suratnya, Mokhiber tidak sama sekali menyinggung soal serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Sebaliknya, dia justru menyerukan diakhirinya negara Israel.

"Kita harus mendukung pembentukan negara sekuler yang demokratis dan tunggal di seluruh wilayah Palestina yang bersejarah, dengan hak yang sama bagi umat Kristen, Muslim, dan Yahudi," tulis dia.

Mokhiber telah bekerja di PBB sejak 1992 dan menggeluti berbagai peran penting. 

Salah satunya, memimpin komisaris tinggi dalam merancang pendekatan pembangunan berbasis HAM, serta bertindak sebagai penasihat senior HAM di Palestina, Afghanistan, dan Sudan.

Selama masa jabatan terakhirnya, Mokhiber terkadang menerima kecaman dari kelompok pro-Israel karena komentarnya di media sosial, antara lain mendukung gerakan boikot, divestasi, penjatuhan sanksi, serta karena tudingannya bahwa Israel melakukan apartheid.

(***)