RIAU24.COM -Istri aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, Suciwati, memprotes soal pemakaman mantan wali kota Batu, Eddy Rumpoko, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati pada 30 November.

Hal itu karena saat meninggal, Eddy masih berstatus sebagai tahanan koruptor.

Suciwati menyebut, koruptor tidak harus dimakamkan di TMP dan dianggap sebagai degradasi moral. 

Bahkan saat ini masih banyak koruptor-koruptor yang bangga hidup dengan status tersebut.

"Hanya moral yang semakin bejat," kata Suciwati dalam konferensi pers Hari HAM yang digelar Amnesty International Indonesia (AII) secara daring, Jumat (8/12).

"Bagaimana hari ini Eddy Rumpoko orang yang jelas-jelas dia masih di penjara, dia korupsi, koruptor, kemudian dia meninggal ditaruh di TMP, Taman Makam Pahlawan. Layak itu?" lanjutnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu Ririck Mashuri menyebut pemakaman Eddy Rumpoko dilakukan atas usul Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Usulan itu disampaikan langsung kepada Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, yang juga merupakan istri Eddy. 

Kata Ririck, usulan itu juga mempertimbangkan penghargaan yang pernah diterima Eddy dari LVRI di Jakarta pada 2015 lalu.

"Penghargaan itu diperoleh pada 2015. Makanya penghargaan itu sebagai dasar untuk beliau bisa dimakamkan di TMP Suropati," katanya.

Ririck menyebut Dinsos hanya bertanggung jawab terkait pengelolaan TMP, sementara keputusan siapa yang bisa dimakamkan di tempat itu merupakan kewenangan Garnisun.

Garnisun sendiri fungsinya memang menyelenggarakan dinas kegarnisunan. 

Hal ini meliputi dinas jaga, dinas keamanan, patroli, protokoler, pemakaman, dan satuan lapangan pengamanan khusus (satlap pamsus).

"Intinya tugas Dinsos di sini untuk memelihara TMP Suropati sesuai Permensos nomor 23/2014. Pengelolaan TMP itu di dinas sosial, namun untuk siapa yang dimakamkan di sana sesuai protap Garnisun," ujarnya.

(***)