AS Menolak Klaim Bahwa Mereka Rencanakan Serangan Kekerasan Terhadap Kuba

Amastya 13 Dec 2023, 20:43
Bendera AS berkibar di samping seorang petugas keamanan yang menjaga kedutaan AS di Havana, Kuba, 12 Desember 2023 /Reuters
Bendera AS berkibar di samping seorang petugas keamanan yang menjaga kedutaan AS di Havana, Kuba, 12 Desember 2023 /Reuters

RIAU24.COM Amerika Serikat menghadapi tuduhan bahwa mereka merencanakan kekerasan terhadap Kuba, tetapi Departemen Luar Negeri membantah semua klaim tersebut.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Havana mengklaim bahwa Washington berusaha memicu kerusuhan sebelum Tahun Baru.

Kuba tidak memberikan bukti konkret untuk mendukung klaim tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Kuba turun ke media sosial pada hari Senin untuk memperingatkan rencana oleh Departemen Luar Negeri dan komunitas intelijen untuk meningkatkan serangan subversif dan kekerasan terhadap Kuba untuk menghasilkan wabah sosial sebelum akhir 2023.

Tapi, pejabat Departemen Luar Negeri menolak gagasan itu. Saat menanggapi email ke kantor berita Reuters, pejabat itu menjawab bahwa tuduhan bahwa Amerika Serikat mendorong tindakan kekerasan terhadap pemerintah Kuba tidak masuk akal.

Dalam daftar yang diterbitkan pekan lalu oleh Kuba, lebih dari 80 warga negara dan entitas asing dituduh melakukan terorisme.

Daftar panjang nama termasuk influencer, pembangkang yang tinggal di AS, dan calon walikota Miami-Dade County Florida.

Kuba mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah menggagalkan plot teroris yang menetas di negara tetangga Florida selatan yang melibatkan seorang pria bersenjata yang tiba di tanah Kuba dari Amerika Serikat melalui jetski.

Sementara itu, pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa daftar dan semua tuduhan yang dilontarkan oleh Kuba adalah upaya untuk meremehkan warganya sendiri di luar negeri.

"Tuduhan terbaru ini adalah iterasi terbaru dari upaya pemerintah Kuba untuk meremehkan emigran yang menggunakan kebebasan berbicara mereka, termasuk mengkritik catatan hak asasi manusia Kuba yang buruk dan penindasan tanpa henti," kata pejabat itu.

(***)