RIAU24.COM - Angka kelahiran di Thailand terus menurun, populasi di sana diprediksi bakal berkurang hingga setengahnya, dari sekitar 60 juta menjadi 30 juta di 60 tahun mendatang jika trennya terus berlanjut.
Menteri Kesehatan Masyarakat Dr Cholnan Srikaew melihat menurunnya minat berkeluarga warga Thailand kerap terjadi pada mereka dengan tingkat pendidikan yang tinggi, bahkan sebetulnya mampu secara finansial.

Ada persepsi memiliki anak bisa membuat mereka miskin, sehingga prioritas warga Thailand yang utama adalah berkarier.

"Orang Thailand tidak akan memiliki anak, terutama mereka yang memiliki pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan yang baik serta mampu secara finansial. Mereka tidak akan melakukannya," kata Menkes Cholnan, dikutip dari Channel News Asia, Minggu (17/12/2023).

"Ini adalah sesuatu yang terdistorsi dalam masyarakat Thailand," tambahnya.

Karenanya, pemerintah berencana untuk membuka klinik kesuburan di setiap provinsi dan melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi beban mengasuh anak. Thailand juga tengah membahas program bantuan baru terkait perempuan yang mengalami kesulitan untuk hamil, dengan memperbanyak teknologi terkait reproduksi dan kesuburan.

Langkah ini merupakan respons terhadap anjloknya angka kelahiran di Thailand, yang turun hampir 40 persen hanya dalam satu dekade, dari 780.975 pada tahun 2012 menjadi 485.085 pada tahun 2022.

Penurunan tersebut begitu signifikan dalam dua tahun terakhir sehingga angka kematian untuk pertama kalinya melebihi angka kelahiran di negara tersebut.

Selain perkiraan depopulasi, jumlah angkatan kerja di Thailand juga diperkirakan menurun dari lebih 40 juta orang saat ini menjadi 14 juta warga di 2083.

"Pada saat yang sama, populasi lansia diperkirakan meningkat dari sekitar delapan juta orang menjadi 18 juta orang, atau sekitar separuh negara," tambah Dr Piyachart.

Mindset Warga Thailand

Thailand memiliki tingkat kesuburan terendah kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, yang mencatat 1,04 kelahiran per perempuan pada 2022.

Negara tetangga lainnya seperti Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam melaporkan angka kesuburan lebih tinggi, baik mendekati atau di atas tingkat penggantian.

Para analis mengatakan pergeseran demografi di Thailand merupakan masalah multidimensi yang berasal dari berbagai faktor seperti pendidikan tinggi, berkurangnya kesenjangan dalam peran gender dan nilai-nilai sosial yang semakin memprioritaskan pencapaian karier.

Kebijakan keluarga berencana yang sukses dan kondisi sosial-ekonomi seperti kesenjangan sosial, terbatasnya pendapatan, dan rendahnya kualitas pendidikan juga telah membuat masyarakat enggan memiliki anak.

Meskipun pemerintah menginginkan lebih banyak bayi, membesarkan keluarga bukanlah tugas yang mudah bagi masyarakat awam Thailand ketika sistem pendukung tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya hidup atau permintaan kedua orang tua untuk bekerja.

Cuti melahirkan menurut undang-undang selama 14 minggu, termasuk akhir pekan dan hari libur, tidak memberikan banyak waktu bagi orang tua yang bekerja untuk mengasuh bayi mereka. Bahkan, ketika mereka harus kembali bekerja, para analis mengatakan pusat penitipan anak tidak memadai dan fasilitas berkualitas tinggi memerlukan biaya yang mahal.

"Ketika pemerintah meminta masyarakatnya memiliki anak untuk negaranya, kita harus bertanya balik kepada mereka 'Apa imbalan yang diberikan negara kepada kita?'" kata Nona Phanphaka, salah satu warga Thailand.

Meskipun pemerintah memberikan berbagai macam subsidi, ia menegaskan bahwa subsidi tersebut tidak cukup dan orang tua tidak punya pilihan selain bekerja lebih keras untuk memberikan standar pendidikan yang baik dan kehidupan yang baik bagi anak-anak mereka.

"Thailand tidak menyenangkan. Bukan masyarakat yang cukup baik untuk membuat saya ingin punya anak," kata Phanphaka, kepada CNA. ***