RIAU24.COM -Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam melihat performa cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

Ia menilai kali ini Cak Imin lebih agresif dan kerap melontarkan sentilan kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di debat cawapres, Minggu (21/1) malam di Gedung JCC, Senayan, Jakarta.  

Ia mencontohkan Cak Imin kerap 'menyentil' pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak serius dan memilih menunda pelaksanaan pajak karbon; hilirisasi ugal-ugalan; hingga devisa nikel sangat kecil.

Cak Imin turut menyentil Prabowo dengan menyebut adanya ketimpangan kepemilikan lahan 500 ribu hektare dibanding kepemilikan tanah rakyat yang rendah.

Baginya, sikap seperti demikian menunjukkan Cak Imin berupaya membedakan dirinya dengan kubu pemerintah.

"Muhaimin kali ini tampil lebih santai, lebih berani dan lebih agresif. Muhaimin tidak tedeng aling-aling untuk menunjukkan sisi beda dirinya dengan kekuatan pemerintah, yang menjadi ciri khas kubu pro perubahan," kata Umam, Minggu.

Selain itu, Umam mengatakan Cak Imin terlihat beberapa kali berusaha memprovokasi dan memantik emosi Gibran dengan menyentil Prabowo.

Salah satunya dengan menyebut ketimpangan kepemilikan lahan 500 ribu hektare. 

Belakangan ini isu lahan 500 ribu hektare diarahkan ke capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Muhaimin juga mencoba menyentil Gibran dengan menyampaikan istilah "catatan Mahkamah Konstitusi. 

Bahkan Muhaimin juga terkesan langsung menyerang pribadi Jokowi dengan menyinggung tentang isu ijazah palsu.

"Hingga ada sentilan tentang penghormatan pada masyarakat adat bukan sesederhana memakai baju adat saat peringatan 17 Agustus setiap tahunnya," kata dia.

Tak hanya itu, Umam juga mengatakan Cak Imin dan Mahfud kembali menunjukkan kompak untuk mendegradasi Gibran.

Pada momen debat ini, Umam mengatakan keduanya sama-sama mengkritik isu kebijakan food estate, impor pangan; hingga tudingan kepada pemerintah Jokowi yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada petani.

Senada dengan Umam, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga menyoroti Cak Imin kerap mengeluarkan jurus menyentil Gibran.

Agung mengatakan sentilan Cak Imin ke Gibran maupun ke pemerintahan Jokowi lantaran sebagai kubu pengusung perubahan. Baginya, pilihan politik ini sebagai pembeda dengan koalisi lainnya.

"Iya kalau saya melihatnya memang posisinya hari ini kan koalisi perubahan mau enggak mau harus mengkritik ya. Karena kalau tidak mereka tidak punya diferensiasi dengan pasangan 02," kata Agung.

Agung juga mengatakan Cak Imin lihai menangkal serangan Gibran. Salah satunya soal terlihat ketika Gibran menyindir Cak Imin yang dianggap membaca catatan dalam debat.

Namun, Cak Imin lantas membalasnya dengan "terpenting bukan catatan Mahkamah Konstitusi".

Cak Imin juga kena sentil Gibran ketika bicara lingkungan. Gibran menyindir Muhaimin sebagai orang yang lucu karena bicara ideal tentang lingkungan tapi masih membawa botol plastik.

Cak Imin juga sempat tidak bisa menjawab lugas ketika ditanya Gibran soal lithium ferro-phosphate. Padahal selama ini timses Cak Imin sering bicara tentang itu. Gibran lalu kembali menyindirnya.

Sikap Cak Imin ketika ditekan Gibran, kata Agung, lebih baik ketimbang debat sebelumnya. 

Meski tidak memberi jawaban lugas, tetapi bisa terlihat mampu menanggapi isu yang diperbincangkan.

"Kalau saya boleh bilang ini jauh lebih baik dari penampilan dia yang pertama ya jauh lebih baik lebih siap," kata dia.

Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan argumentasi yang dilontarkan Cak Imin di debat menunjukkan pengalaman panjangnya selama duduk di kursi legislatif.

"Apalagi isu desa, pertanian yang itu menjadi domain Cak Imin kan. Apa yang disampaikan Cak Imin punya keterikatan panjang Cak imin di bidang itu," kata Wasis.

Wasis mengatakan kritik Cak Imin kepada pemerintah dan Gibran menjadi gimik politiknya di debat. 

Baginya, sikap itu menunjukkan kegelisahan Cak Imin yang ingin merevisi kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat.

(***)