Anies Sebut FIlm 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan Demokrasi di RI 

Zuratul 12 Feb 2024, 15:22
Anies Sebut FIlm 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan Demokrasi di RI. (X/Foto)
Anies Sebut FIlm 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan Demokrasi di RI. (X/Foto)

RIAU24.COM - Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengomentari soal film dokumenter 'Dirty Vote' yang mengulas perjalanan menuju Pemilu 2024.

Anies menilai rakyat punya cara sendiri untuk merespons kecurangan. 

Menurutnya, hati-hati dengan rakyat yang menginginkan kejujuran.

"Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat. Karena rakyat akan merespons seluruh tidak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak tahu," kata Anies di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, usai menghadiri acara ulang tahun Mufidah Jusuf Kalla, Senin (12/2).

Anies mengingatkan dugaan kecurangan pemilu akan membuat pemilu cacat. Dia pun mewanti-wanti agar praktik tersebut dihentikan.

Anies mencontohkan praktik kecurangan pemilu laiknya pengaturan skor dalam sepak bola. 

Menurut dia, hal itu bisa membuat rakyat marah dan murka.

"Jangan dikerjakan karena ini merusak semua, seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton, penonton marah," ujar Anies.

"Jadi betul-betul harus hati-hati, jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu, itu jangan dimanipulasi," tambahnya.

Rumah produksi WatchDoc merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote pada Minggu (11/2).

Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang dugaan kecurangan-kecurangan di Pemilu dan Pilpres 2024.

Film menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar yang menerangkan peristiwa dugaan kecurangan secara kronologis, mulai dari penggunaan bantuan sosial hingga penunjukkan Pj kepala daerah.

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," dikutip dari siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu.

(***)