RIAU24.COM - Uni Eropa telah memulai penyelidikan formal terhadap TikTok, aplikasi video pendek populer yang dimiliki oleh ByteDance, atas potensi pelanggaran peraturan konten online yang dirancang untuk melindungi anak-anak dan memastikan praktik periklanan yang transparan.

Kepala industri Uni Eropa Thierry Breton mengumumkan penyelidikan setelah analisis laporan penilaian risiko TikTok dan tanggapan terhadap permintaan informasi, mengutip kekhawatiran atas desain adiktif, batas waktu layar, verifikasi usia, dan pengaturan privasi default.

Breton menyoroti Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa (DSA), yang mengamanatkan langkah-langkah ketat untuk platform online besar untuk memerangi konten ilegal dan menegakkan standar keamanan publik.

TikTok, jika ditemukan melanggar peraturan DSA, dapat menghadapi denda besar sebesar 6 persen dari omset globalnya.

Menanggapi penyelidikan tersebut, TikTok menegaskan kewajibannya untuk berkolaborasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan industri untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan bagi pengguna muda.

Seorang juru bicara platform menekankan inisiatif TikTok untuk melindungi remaja dan membatasi akses bagi pengguna di bawah 13 tahun, menyoroti upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di seluruh industri terkait keamanan online.

Platform tersebut menyatakan kesiapan untuk memberikan penjelasan terperinci tentang protokol keamanannya kepada Komisi Eropa.

Penyelidikan akan meneliti desain sistem TikTok, termasuk fitur algoritmik yang dapat berkontribusi pada kecanduan perilaku dan efek lubang kelinci, di mana pengguna ditarik ke dalam loop keterlibatan yang berkepanjangan.

Selain itu, penyelidikan akan menilai langkah-langkah TikTok untuk memastikan privasi, keselamatan, dan keamanan untuk anak di bawah umur, menyelidiki kecukupan perlindungan terhadap potensi risiko online.

Selain itu, Komisi bertujuan untuk mengevaluasi transparansi TikTok mengenai konten iklan, memungkinkan para peneliti untuk menganalisis potensi risiko secara efektif.

Ini menandai penyelidikan kedua di bawah DSA, menyusul penyelidikan sebelumnya ke platform media sosial Elon Musk X.

(***)