RIAU24.COM - Kenaikan suara untuk partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai sorotan dari publik. 

Hal ini berkaitan dengan melonjaknya suara 400 ribu dalam beberapa hari saja. 

Namun disisi lain, salah satu partai pengusung Paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) suara yang awalnya diambang batas parlemen, secaar tiba-tiba merosot. 

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menduga adanya penggelembungan suara PSI dengan cara memanipulasi suara PPP. 

"Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain,” kata Chico kepada wartawan, Senin (4/3).
 
Selama ini, kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, PPP selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil penghitungan sejumlah lembaga survei. 
 
Menurutnya, itu disebabkan sebaran pemilih PPP di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia merata dibandingkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya terkonsentrasi di Jawa Timur. 

Namun, Chico mengatakan, Pemilu 2024 memang sarat dengan dugaan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan ASN, TNI-Polri, KPU dan Bawaslu sejak awal dan bahkan sebelum masa kampanye. 
 
"Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar–Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI," ungkapnya.

Namun, Chico mengatakan, Pemilu 2024 memang sarat dengan dugaan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan ASN, TNI-Polri, KPU dan Bawaslu sejak awal dan bahkan sebelum masa kampanye. 
 
"Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar–Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI," ungkapnya.

Menurut Romy, PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. 

Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya. 

(***)