RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengomentari netralitas Presiden Joko Widodo dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Menurutnya, sikap PBB tersebut bertepatan dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal penegakkan HAM di Palestina dikutip dari rmol.id, Sabtu 16 Maret 2024.

"Isu dan wacana dari Komite HAM PBB ini muncul pasca Pidato Prabowo Subianto yang dengan tegas menyindir dan menyinggung soal ada negara di dunia yang pandai bicara HAM, tapi abai terhadap pelanggaran HAM di Palestina," ujarnya.

Tambahnya, tidak tepat jika Komite HAM PBB mempertanyakan proses demokrasi Indonesia.

"Pertanyaannya, ada kepentingan apa dewan HAM PBB terhadap Pilpres Indonesia? Kenapa tiba-tiba mengurusi dapur demokrasi Indonesia? Apakah Pilpres Indonesia ada kaitan dengan HAM internasional?" sebutnya.

"Jika yang hendak dipertanyakan adalah demokrasinya, maka tidak ada satu negara di dunia termasuk Amerika dan India sekalipun yang menjalankan prosedur demokrasi sebesar dan serumit Indonesia," ujarnya.

Dia memandang pelaksanaan pemilu Indonesia bersifat terbuka dan langsung, sehingga tidak serta merta pihak luar bisa menganggap ada intervensi dari Presiden Jokowi.

Untuk diketahui, anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan, mengapa pencalonan Gibran Rakabuming Raka bisa lolos jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Selain itu, Bacre juga meminta kepastian tentang apakah sudah dilakukan pemeriksaan netralitas Jokowi dan aparatur pemerintahan, dalam pelaksanaan Pilpres 2024.