RIAU24.COM - Presiden Jokowi sempat tertawa ketika ditanyakan wartawan terkait soal kabar yang menyebut dirinya pernah berusaha merebut kursi Ketum PDIP. 

Diketahui hingga saat ini sejak tahun 2000 dikukuhkan nya Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP hingga saat ini masih menjabat. 

Peristiwa itu terjadi saat Jokowi melakukan sesi tanya jawab dengan wartawan usai melepas pengiriman bantuan untuk warga Palestina dan Sudan. 

"Pak Mas Hasto bilang Bapak pernah mengirim menteri untuk merebut kursi Ketum PDI-P beberapa bulan lalu Pak," tanya Wartawan. 

Mendengar pertanyaan itu, Presiden membalas dengan pertanyaan. 

"Bukan (mau merebut kursi Ketum) Golkar," kata Jokowi. 

Wartawan lalu kembali menegaskan bahwa berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan Hasto Kristiyanto, Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum PDI-P. 

Saat mendengar penegasan pertanyaan, Kepala Negara spontan tertawa. 

Dua orang menteri, yakni Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang berada di sebelah kiri Presiden Jokowi juga langsung tertawa. 

Menlu Retno langsung berbisik-bisik kepada Menko Muhadjir. 

Menko Muhadjir menanggapi dengan tertawa tampak geleng-geleng kepala kecil mendengar pertanyaan wartawan. 

Presiden Jokowi lantas menyampaikan jawabannya. 

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua (kursi ketua umum parpol) mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," jelasnya.

Saat wartawan meminta penegasan apakah kabar upaya pengambilalihan itu tidak benar, Presiden kembali menyatakan agar jangan ada anggapan seperti itu. 

"Jangan seperti itu," tegasnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

(***)