RIAU24.COM - Sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan panggilan dengan Presiden AS Joe Biden, militer Israel pada hari Jumat (5 April) memecat dua petugas dan menegur tiga lainnya karena keterlibatan mereka dalam serangan pesawat tak berawak di Gaza yang mengakibatkan kematian tujuh pekerja bantuan, yang sedang dalam misi pengiriman makanan.

Militer menyatakan pada hari Jumat bahwa orang-orang ini telah salah menangani informasi penting dan melakukan pelanggaran serius terhadap komando.

Perkembangan ini terjadi ketika Israel menghadapi tuduhan sengaja menargetkan warga sipil dalam perangnya melawan kelompok militan Hamas di kota Gaza.

Juru bicara militer, Laksamana Muda Daniel Hagari, dilaporkan mengatakan, "Ini adalah tragedi."

"Ini adalah peristiwa serius yang menjadi tanggung jawab kami dan seharusnya tidak terjadi dan kami akan memastikan bahwa itu tidak akan terjadi lagi," tambah Haruri.

Hubungan antara Biden dan Netanyahu tegang setelah tujuh pekerja bantuan World Central Kitchen, termasuk satu orang Amerika, tewas pada Senin (1 April) oleh serangan Israel.

Setelah panggilan antara Biden dan Netanyahu, Gedung Putih menyebut serangan Israel tidak dapat diterima dan mengatakan, “Biden menjelaskan bahwa kebijakan AS sehubungan dengan Gaza akan ditentukan oleh penilaian kami atas tindakan segera Israel pada langkah-langkah ini."

Dewan HAM PBB Tuntut 'Hentikan Penjualan' Senjata ke Israel

Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Jumat (5 April) mengeluarkan resolusi yang menuntut menghentikan penjualan, transfer dan pengalihan senjata, amunisi dan peralatan militer lainnya ke Israel untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum humaniter internasional dan pelanggaran serta pelanggaran hak asasi manusia.

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 28 dari 47 negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Padahal, enam memilih menentangnya dan 13 negara abstain.

Dewan Hak Asasi Manusia adalah badan antar pemerintah yang bertugas melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa Meirav Eilon Shahar telah menegur resolusi tersebut dengan mengatakan bahwa keputusan yang dibuat hari ini adalah noda pada Dewan Hak Asasi Manusia dan PBB secara keseluruhan.

"Malu pada dewan karena mengadopsi resolusi yang bahkan tidak menyebutkan Hamas atau tindakan brutalnya pada 7 Oktober," tambah Eilon.

(***)