RIAU24.COM - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penasihat khusus presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Menurutnya, semua kemungkinan bisa saja terjadi kedepannya.

"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/4/2024).

Namun, Bahlil menyebutkan, Jokowi tak akan terlibat dalam penyusunan kabinet Prabowo. 

Jokowi, menurut dia, sudah paham soal penyusunan kabinet hak prerogatif presiden.

"Itu kan hak prerogatif presiden terpilih. Karena Presiden Jokowi itu memberikan, Pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden, tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil tak menampik pembahasan masa transisi pemerintahan baru sudah menjadi pembahasan. 

Bahlil menekankan secara garis besar, pemerintahan selanjutnya akan mencerminkan keberlanjutan.

"Karena ini sifatnya berkelanjutan maka program-program 2025 sudah harus mencerminkan tentang visi misi dan program besar dari presiden terpilih. Tapi kan itu akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU. Jadi jangan kita mendahului apa yang menjadi tugas daripada MK dan KPU. Tapi bahwa ancang-ancang besar, garis besarnya mungkin saja itu sudah dimasukkan," ucapnya.

(***)