RIAU24.COM - Majelis Nasional atau Parlemen Vietnam bakal mengesahkan rencana pemangkasan kementerian sebagai bagian dari reformasi birokrasi pada hari ini, Selasa (18/2).

Dengan disahkannya rencana tersebut, setidaknya seperlima badan pemerintah akan dipangkas demi efisiensi anggaran.

Dilansir dari Reuters, Parlemen Vietnam telah memberikan lampu hijau bagi pemerintah untuk meloloskan amandemen Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Amandemen itu mengatur pengurangan 15-20 persen pegawai negeri sipil atau PNS di 5 kementerian, 4 lembaga, dan 5 stasiun televisi negara.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis di Vietnam, To Lam mengatakan, langkah tersebut tidak hanya akan menghemat anggaran negara, tetapi juga meningkatkan efisiensi.

Kebijakan ini disambut baik oleh para investor, diplomat, dan pejabat meski diperkirakan akan terjadi beberapa penundaan administratif dalam jangka pendek di Vietnam yang notabene adalah industri regional dan sangat mengandalkan investasi asing.  

Sejumlah kementerian di Vietnam dilebur Pemerintah Vietnam mengatakan, pemangkasan kementerian akan berdampak pada perombakan.

Tetapi hal tersebut dipastikan tidak akan berdampak pada persetujuan proyek. Nantinya, beberapa kementerian akan dilebur menjadi satu. 

Sebagai contoh, Kementerian Perencanaan dan Investasi yang menyetujui proyek investasi asing akan digabung dengan Kementerian Keuangan.

Sementara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Konstruksi juga akan digabung menjadi satu. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup juga akan digabung dengan Kementerian Pertanian.

Rencana ini bertepatan dengan tindakan pemangkasan biaya pemerintah pascapandemi seperti yang dilakukan sejumlah pemimpin dunia, Presiden Argentina Javier Milei dan Presiden AS Donald Trump.

Dikutip dari The Straits Times, rencana pemangkasan kementerian bakal berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) 100.000 PNS di Vietnam.

Hal itu dilaporkan oleh media pemerintahan Vietnam. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut kementerian mana saja yang pegawainya terancam kena PHK.

Wakil Perdana Menteri Nguyen Hoa Binh hanya mengatakan, PHK menyasar PNS dengan kinerja buruk. 

"Karyawan yang berkinerja buruk harus dikeluarkan dari sistem," kata dia.

"Badan-badan negara tidak boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang tidak kompeten," tandas Nguyen.