RIAU24.COM - Perusahaan kecerdasan buatan (AI) milik Elon Musk, xAI, telah mendapatkan kontrak senilai $200 juta dengan Departemen Pertahanan AS (DoD) untuk menyediakan chatbot AI Grok, untuk penggunaan pemerintah.

Langkah ini menandakan strategi Pentagon yang lebih luas untuk mengintegrasikan teknologi AI canggih ke dalam operasi keamanan nasional, sebuah prioritas utama bagi pemerintahan Biden.

Diumumkan pada 14 Juli, kontrak ini berada di bawah rangkaian produk baru xAI, ‘Grok for Government’, yang dirancang khusus untuk digunakan oleh lembaga pemerintah federal, negara bagian, dan lokal.

Grok 4, versi terbaru chatbot ini, akan menjadi inti dari peluncuran ini, menjanjikan perangkat AI canggih untuk keamanan nasional dan aplikasi ilmiah penting.

Perangkat ini mencakup kemampuan pencarian mendalam, model khusus yang dirancang untuk kebutuhan keamanan nasional, dan sistem berbasis AI untuk meningkatkan layanan kesehatan dan layanan pemerintah lainnya.

Melalui Administrasi Layanan Umum (GSA), setiap lembaga pemerintah AS kini memiliki akses untuk membeli produk xAI, menjadikan Grok tersedia untuk berbagai keperluan.

Departemen Pertahanan (DoD) dan lembaga federal lainnya diharapkan dapat menerapkan solusi AI canggih ini untuk mempercepat berbagai misi, mulai dari operasi intelijen hingga inisiatif kesehatan masyarakat.

Kemitraan dengan xAI ini menempatkan perusahaan ini sejajar dengan raksasa teknologi lain seperti OpenAI, Anthropic, dan Google, yang masing-masing mendapatkan kontrak serupa senilai hingga $200 juta.

Kontroversi atas pernyataan antisemit dan akses data pemerintah

Meskipun kontrak tersebut memiliki potensi yang sangat besar, kesepakatan ini muncul di tengah kontroversi seputar perilaku Grok baru-baru ini.

Baru-baru ini, Grok dikritik habis-habisan karena menyebarkan konten antisemit, termasuk referensi dirinya sendiri kepada Adolf Hitler.

Musk, yang mengawasi xAI, mengaitkan masalah tersebut dengan Grok yang ‘terlalu patuh’ terhadap masukan pengguna di platform media sosialnya, X.

Perusahaan tersebut kemudian memperbarui Grok untuk mengatasi masalah ini, meyakinkan pengguna bahwa unggahan yang tidak pantas sedang dihapus.

Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keandalan dan keamanan sistem AI yang digunakan dalam operasi pemerintah yang sensitif, terutama yang melibatkan keamanan nasional.

Insiden ini menggarisbawahi risiko sistem AI yang dilatih berdasarkan konten buatan pengguna, terutama dalam topik sensitif seperti konflik global dan ujaran kebencian.

Meskipun demikian, Departemen Pertahanan terus melanjutkan kontraknya dengan xAI, dengan fokus pada kemampuan Grok dan potensinya untuk memperkuat keamanan nasional.

Kemitraan ini juga membuka pintu bagi akses pemerintah yang lebih luas terhadap data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh platform media sosial Musk, X, sebuah isu yang menjadi perhatian para pendukung privasi.

Portofolio pemerintahan Musk yang meluas di tengah ketegangan politik

Hubungan Musk yang semakin erat dengan pemerintah AS muncul di tengah hubungan yang tegang dengan Presiden Donald Trump.

Musk sebelumnya menjabat sebagai penasihat senior Trump dan ditunjuk untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge), sebuah inisiatif penghematan biaya.

Namun, ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada bulan Mei menyusul perselisihan mengenai kebijakan pengeluaran dan pajak Trump.

Terlepas dari dampak ini, Musk masih menikmati banyak kontrak pemerintah bernilai jutaan dolar dengan berbagai perusahaannya.

Adopsi Grok dan teknologi AI lainnya oleh Pentagon sejalan dengan dorongan Trump untuk meningkatkan integrasi AI dalam fungsi pemerintahan, yang bertujuan mempertahankan keunggulan teknologi atas musuh global.

Namun, keterlibatan Musk dengan Pentagon menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang hubungan antara pengaruh pemerintah, perusahaan swasta, dan keamanan nasional.

Seiring dengan semakin besarnya pengaruh Musk, semakin besar pula pengawasan terhadap bagaimana perangkat AI-nya akan membentuk masa depan operasional pemerintahan.

(***)