RIAU24.COM -Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan pernyataan tajam soal peluang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, hal itu bukan mustahil dilakukan, namun jalur konstitusional dinilai berbelit dan panjang.

Dalam podcast bersama akademisi komunikasi Hendri Satrio, Rocky menegaskan bahwa persoalan utama bukan soal mungkin atau tidaknya Gibran dimakzulkan, melainkan bagaimana caranya.

“Secara aturan, tentu saja bisa. Tapi proses formal melalui DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi jelas memakan waktu lama dan berliku,” kata Rocky.

Ia lalu menyebut alternatif yang dianggap lebih praktis yakni mobilisasi mahasiswa ke jalan.

Menurut Rocky, aksi demonstrasi di depan DPR akan menciptakan tekanan politik langsung, sehingga bisa memunculkan dilema bagi Gibran.

“Kalau mahasiswa bergerak masif, apalagi berbarengan dengan momentum kasus yang sedang dibuka, tekanan itu bisa membuat Gibran memilih mundur ketimbang menanggung risiko kerusuhan politik seperti 1998,” ujar Rocky.

Menurut akademisi yang akrab disapa RG itu, tekanan politik semacam ini pernah terjadi pada masa Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Beliau sangat cerdas dan cerdik dalam politik, tapi beliau merasa sudah melihat massa sebanyak itu, artinya kerusuhan di mana-mana, ya mundur,” tuturnya.

Ia bahkan memperkirakan, jika demonstrasi terjadi secara intens selama beberapa hari, pesan tersebut akan sampai ke lingkaran elite dan aparat, lalu diteruskan sebagai peringatan keras kepada Gibran.

“Lebih efektif kalau tekanan jalanan yang berbicara. Itu jauh lebih cepat ketimbang menunggu proses hukum pemakzulan,” pungkas Rocky.

Soal pengganti Gibran, Rocky menyatakan tidak perlu khawatir. Sebab Indonesia menurutnya tidak kehabisan stok potensial dan lebih bermutu dari putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.

Refly Harun

Kritikan lain juga datang dari Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyebut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan perkara sulit.

Kuncinya, kata dia, terletak pada kehendak Presiden Prabowo Subianto.

"Kunci dari pemakzulan atau pengunduran diri Gibran ini tidak lain adalah Prabowo," ujar Refly dalam kanal YouTube pribadinya, @ReflyHarun, Minggu, 17 Agustus 2025.

Secara teori, kata Refly, menyingkirkan Gibran dari kursi wakil presiden tidak akan menemui hambatan berarti apabila Prabowo memang menghendakinya.

Sebab sebagai kepala negara sekaligus pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Prabowo dinilai memiliki kekuatan politik untuk menentukan arah pemerintahan.

Meski begitu, Refly menekankan langkah tersebut tetap bergantung pada kalkulasi politik dan pertimbangan waktu Prabowo.

"Tetapi kalau belum ada deal dengan kekuatan-kekuatan atau Prabowo menganggap bahwa it is not the time to impeach Gibran, maka saya kira barangkali bukan tahun 2025 ini," jelasnya.

Refly pun memperkirakan, jika wacana pemakzulan benar-benar dipertimbangkan, paling cepat dapat terjadi di akhir 2026.

Ia kembali menegaskan, jika kondisi politik menghendaki, pemakzulan Gibran bisa berjalan mulus selama mendapat restu dari Prabowo.

"Jadi kalau misalnya eh situasi politiknya memang menghendaki hal seperti itu, maka impeachment terhadap Gibran bukan hal yang sulit," pungkasnya.

Asal usul Pemakzulan Gibran

Usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada medio April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat kabinet Prabowo-Gibran memasuki bulan ketujuh pemerintahan mereka.

Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberi delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran.

Prabowo, melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan Prabowo berterima kasih atas usul mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran.

Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran, putra mantan presiden Joko Widodo, dalam acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat pada 17 April 2025. Eks komandan pasukan khusus, Sunarko, membacakan sikap yang juga ditandatangani oleh 332 pensiunan perwira menengah dan perwira tinggi TNI.

Selain usulan pemakzulan Gibran, ada tujuh sikap lainnya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Di antaranya soal mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih kecuali pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga menghentikan sejumlah proyek strategis nasional.

Sunarko mengklaim para purnawirawan TNI telah mengkaji usulan-usulan itu, termasuk soal pemakzulan Gubran. Mereka juga melakukan diskusi dengan para tokoh nasional. Para purnawirawan juga mengklaim mendapat banyak masukan dari masyarakat.

Usulan pemakzulan Gibran tidak muncul tiba-tiba. Menurut Sunarko, kelayakan Gibran sebagai pemimpin negara bisa dipermasalhkan hingga saat pencalonannya sebagai wakil presiden.

Sunarko berujar salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan presiden 2024.

Pelanggaran itu dia nilai terjadi saat Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat ketua MK, mengabulkan putusan penurunan syarat usia calon presiden-wakil presiden. Putusan tersebut memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden.

Seorang anggota forum pensiunan TNI menyebut usul pemakzulan Gibran sudah menjadi pembicaraan mereka sejak pilpres 2024. Keinginan mengusulkan wacana itu menguat setelah muncul akun media sosial bernama Fufufafa yang diduga milik Gibran. Dugaan itu membuat forum menilai Gibran tidak layak menjadi pemimpin negara.

Akun Fufufafa pernah mengunggah konten dengan sentimen negatif kepada Prabowo menjelang pilpres 2014 dan 2019. Prabowo bersaing dua kali dengan Jokowi dalam kedua Pilpres tersebut. Gibran membantah memiliki akun Fufufafa.

Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga menilai Gibran tak sejalan dengan asta cita pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politiknya tanpa memberikan kontribusi berarti dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan Prabowo.

Istana telah menjelaskan sikap Prabowo terhadap tuntutan para purnawirawan.

Wiranto menyebut Prabowo tidak akan menjawab permintaan forum yang berada di luar kekuasaannya sebagai presiden.

(***)