RIAU24.COM - Seorang diplomat senior Beijing di Osaka dilaporkan mengunggah sebuah ancaman di media sosial, menyusul pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai kemungkinan pengerahan pasukan Jepang jika sewaktu-waktu Taiwan diserang. 

Ancaman itu dilontarkan Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, melalui akun X pada Sabtu (8/11). 

Dalam unggahan yang kini telah dihapus, Xue menulis, “Aku akan memenggal leher kotor itu tanpa ragu sedetik pun. Sudah siapkah kau untuk itu?” 

Meski tidak menyebut nama Sanae Takaichi secara langsung, Xue menautkan unggahan tersebut pada artikel berita yang mengutip pernyataan PM Jepang di parlemen soal ancaman serangan terhadap Taiwan.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Jepang pada Senin (10/11) melayangkan protes resmi kepada China. 

PM Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan bersenjata terhadap Taiwan berpotensi menjadi dasar bagi Jepang untuk mengerahkan pasukannya.

Dalam sidang parlemen pada Jumat (7/11), Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap Taiwan dari pihak mana pun, termasuk dari China, berpotensi menjadi dasar bagi Jepang untuk mengerahkan pasukannya di bawah prinsip pertahanan kolektif. 

“Jika terjadi keadaan darurat di Taiwan yang melibatkan kapal perang dan penggunaan kekuatan militer, hal itu bisa dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang,” ujar Takaichi. 

Ia menambahkan bahwa kemungkinan konflik di Selat Taiwan kini sudah sedemikian serius sehingga Jepang harus “mengantisipasi skenario terburuk.” 

Takaichi sendiri dikenal sebagai salah satu politikus Jepang yang berpendirian keras terhadap China. 

Menanggapi unggahan Xue Jian, juru bicara pemerintah Jepang Minoru Kihara menyebut ancaman tersebut sebagai tindakan yang sangat tidak pantas. 

“Kami telah mengajukan protes keras dan mendesak agar unggahan itu segera dihapus,” kata Kihara pada konferensi pers, Senin. 

Ia menambahkan, pemerintah Jepang juga menyadari adanya “beberapa pernyataan tidak pantas lainnya” yang sebelumnya pernah diunggah oleh diplomat tersebut. 

Meski menjadi sasaran komentar kasar, Perdana Menteri Takaichi menegaskan tidak akan menarik ucapannya. 

Ia menilai pandangannya soal Taiwan sejalan dengan kebijakan resmi Jepang. Namun, Takaichi menyebut ke depan ia akan berhati-hati agar tidak menyebut skenario secara spesifik. 

Undang-undang keamanan Jepang yang disahkan pada 2015 memang memperbolehkan Tokyo menjalankan hak pertahanan kolektif, yakni ikut mempertahankan sekutu bila situasi dinilai mengancam kelangsungan negara.