RIAU24.COM - Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara pada hari Senin mengenai resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza milik Presiden AS Donald Trump, pernyataan dari para diplomat.

Sementara Rusia mengajukan rancangan resolusi tandingan, yang memicu konfrontasi di antara para pemegang hak veto dewan.

Minggu lalu, Amerika secara resmi memulai negosiasi dalam Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang mengenai teks yang akan menindaklanjuti gencatan senjata dalam perang dua tahun Israel di Jalur Gaza dan mendukung rencana Trump.

Draf resolusi yang dilihat AFP pada hari Kamis menyambut baik pembentukan Dewan Perdamaian, sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza, yang secara teoritis akan diketuai Trump, dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

Ini akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional sementara (ISF) yang akan bekerja dengan Israel dan Mesir serta polisi Palestina yang baru dilatih untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

Berbeda dengan draf sebelumnya, draf terbaru menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan.

Amerika Serikat dan beberapa negara Arab dan mayoritas Muslim termasuk Mesir, Arab Saudi dan Turki pada hari Jumat meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadopsi resolusi tersebut.

"Amerika Serikat, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Kerajaan Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania, dan Turki menyatakan dukungan bersama kami terhadap Resolusi Dewan Keamanan yang sedang dipertimbangkan," demikian pernyataan bersama ketiga negara tersebut, seraya menambahkan bahwa mereka mengupayakan agar resolusi tersebut segera diadopsi.

Pernyataan bersama hari Jumat itu muncul saat Rusia mengedarkan rancangan resolusi yang bersaing kepada anggota Dewan yang tidak mengizinkan pembentukan dewan perdamaian atau pengerahan segera pasukan internasional di Gaza, menurut teks yang dilihat hari Jumat oleh AFP.

Versi Rusia menyambut baik inisiatif yang mengarah pada gencatan senjata tetapi tidak menyebut nama Trump.

Ia juga hanya meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menyerahkan laporan yang membahas kemungkinan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza yang dilanda perang.

Amerika Serikat menyebut gencatan senjata itu rapuh, dan memperingatkan pada hari Jumat tentang risiko jika tidak mengadopsi rancangannya.

"Penolakan apa pun untuk mendukung resolusi ini merupakan suara untuk kelanjutan kekuasaan teroris Hamas atau untuk kembali berperang dengan Israel, yang akan mengutuk kawasan dan rakyatnya dalam konflik abadi," tulis duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mike Waltz, di The Washington Post.

"Setiap penyimpangan dari jalur ini, baik oleh mereka yang ingin bermain politik atau mengungkit kembali masa lalu, akan menimbulkan kerugian yang nyata bagi manusia," tambahnya.

Meskipun hingga kini tampaknya anggota Dewan mendukung prinsip-prinsip rencana perdamaian, sumber-sumber diplomatik mencatat ada pertanyaan tentang teks AS, khususnya mengenai tidak adanya mekanisme pemantauan oleh Dewan, peran Otoritas Palestina, dan rincian mandat ISF.

Misi Rusia di PBB menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa usulan alternatifnya berbeda karena mengakui prinsip solusi dua negara untuk penyelesaian Israel-Palestina.

"Sayangnya, ketentuan-ketentuan ini tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya dalam rancangan AS," katanya.

(***)